DPRD Provinsi Jambi

Fraksi PKS Pertanyakan Alasan Pemprov Rasionalisasi Anggaran untuk Program Ekonomi Masyarakat

Penulis: Hasbi Sabirin
Editor: Teguh Suprayitno
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Juru bicara Fraksi PKS, Supeno mengatakan, sesuai Permenkeu RI Nomor 194/PMK.07/2022 menyebutkan defisit APBD tahun 2023 telah mencapai 7 persen.

 

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan kepada pemerintah Provinsi Jambi alasan merasionalisasi anggaran untuk program peningkatan ekonomi masyarakat.

Rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Jambi pada APBD perubahan tahun 2023, hanya ditujukan kepada program peningkatan perekonomian masyarakat saja, namun tidak dilakukan kepada program-program dan kegiatan lainnya.

"Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, dimanakah sebenarnya Gubernur berpihak, kepada masyarakatkah atau kepada pihak lainnya," kata Supeno juru bicara Fraksi PKS.

Terhadap hal tersebut, Fraksi PKS juga menyebut sangat tidak setuju jika rasionalisasi anggaran hanya untuk program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, namun anggaran kegiatan lainnya tidak dilakukan rasionalisasikan.

"Mengingat hanya dengan program peningkatan ekonomi tersebutlah masyarakat bisa merasakan dan menikmati langsung APBD yang katanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutupnya.

Berita Terkini