TRIBUNJAMBI.COM - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri tegaskan tidak akan ada barter kemerdekaan dengan pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Meski demikian, pemerintah saat ini berupaya membebaskan Kapten Philip dari penyanderaan yang dilakukan sejak Februari 2023 lalu.

Upaya tersebut dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah pusat hingga Pemkab Nduga.

Sebelumnya, sempat beredar video Egianus Kogoya membantah adanya minta tebusan Rp 5 Miliar untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.

Menurutnya informasi tersebut omong kosong.

Dia menyebutkan akan membebaskan Kapten Philip dengan kemerdekaan Papua.

Terkait hal itu, Kapolda Papua menegaskan tidak akan ada barter antara Egianus Kogoya dan negara dalam upaya pembebasan pilot Susi Air.

"Egianus merupakan warga negara Indonesia jadi tidak ada barter antara negara yang katanya mau merdeka atau lainnya,” kata Irjen Pol Mathius D Fakhiri di Timika, Selasa (11/7/2023)

Baca juga: Berita KKB Papua Hari Ini, Kapolda: Egianus Kogoya Tak Pernah Minta Tebusan Rp5 M Bebaskan Pilot

Baca juga: Ternyata AL dan Anggi, Pengantin Baru yang Viral COD Ayam Geprek di Bogor Sempat ke Medan, Ngapain?

Baca juga: Tolak Eksepsi Johnny G Plate, Jaksa Minta Hakim Lanjutkan Kasus Korupsi Kominfo dengan Periksa Saksi

Irjen Mathius dengan tegas mengatakan bahwa KKB Papua dibawah pimpinan Egianus Kogoya harus menyerahkan Kapten Philip.

“Intinya tidak ada solusi lain selain pilot itu diserahkan," kata Mathius.

Ia mengatakan, apa yang disampaikan Egianus Kogoya tentang pemberian kemerdekaan untuk Papua tidak akan direstui oleh negara Indonesia.

Sehingga negara tidak bisa bicara dengan negara.

"Ini adalah kedaualatan negara, sehingga Egianus tidak bisa memberikan tawaran lain. Tidak ada tawaran merdeka atau minta senjata dan amunisi. Kami TNI-Polti tidak berbicara itu," katanya.

Kata Mathius, hingga saat ini pilot Susi Air masih berada di wilayah Nduga dan kondisinya sehat adanya.

"Kami terus membangun komunikasi dengan semua pihak. Saya sudah laporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo saat ke Jayapura beberapa waktu lalu dan upaya pembebasan akan maksimal," katanya.