Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Kondisi ekonomi tahun 2023 yang diramal akan gelap menyimpan rasa ketakutan bagi kebanyakan masyarakat.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tidak pernah membangun rasa pesimistis ke tengah publik.
Sebaliknya, kata Bahlil, sedang berupaya mempersiapkan alternatif ketika kemungkinan buruk itu terjadi.
"Pemerintah tidak pernah menakut-nakuti siapapun, jadi jangan ada satu pemikiran atau persepsi ketika pemerintah menyampaikan kondisi ekonomi global kesannya membuat takut masyarakat," ucapnya dalam rilis survei nasional Poltracking, Kamis (8/12/2022).
Bahlil mengatakan apa yang disampaikan pemerintah adalah fakta bahwa perekonomian global sedang sangat tertekan.
Menurutnya, tidak ada upaya untuk membuat Indonesia masuk ke dalam jurang resesi.
"Pakar atau tokoh mana yang bisa menjamin kondisi ekonomi global akan baik-baik saja tahun depan, karena hampir lembaga dunia mengatakan ekonomi global tidak dalam kondisi yang baik," ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Menteri Bahlil bertutur pemerintah memberikan gambaran dengan dasar yang kuat bukan sekadar menakuti masyarakat.
Menurutnya, lembaga keuangan internasional juga sudah memastikan puluhan negara mengantre meminjam dana.
"Buktinya sudah 28 negara yang mau pinjam duit ke IMF dan kemudian dampaknya ke mana-mana, apakah kondisi ini kemudian pemerintah mengatakan dunia sedang baik-baik saja," ujar Bahlil.
Mantan Ketua Umum BPP HIPMI mengaku tidak habis pikir dengan pandangan masyarakat yang keliru terkait cara pandang objektif pemerintah.
"Kadang-kadang aku bingung kita berpikirnya fair tapi dibilang nipu, kita berpikirnya nipu tambah dibilang penipu lagi, jadi aku nggak ngerti cara berpikir begini tapi Indonesia punya secercah harapan dan saya optimis Indonesia akan baik," urai Bahlil lagi.
Peralihan Kepemimpinan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan penyelenggaraan pemilu ini harus mempertimbangkan dampak gejolak di dalam negeri termasuk soal ekonomi.
Bamsoet, sapaannya, mencontohkan Inggris yang tengah masa peralihan kepemimpinan justru membuat perekonomian mereka merosot tajam.
“Sehingga mereka Inggris bersusah-payah mereka merecovery kembali untuk ekonomi yang sangat terpukul akibat Ukraina dan Rusia,” katanya.
Dia menilai perlunya kalkulasi di tengah ketidakpastian global karena pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang hingga pasca penyelenggaran.
Bamsoet juga berbicara soal rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) hingga Pilkada serentak yang akan digelar pada 2024 mendatang.
Ini merespons hasil survei Poltracking Indonesia terkait tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengalami kenaikan 73,2 persen.
“Terkait kepuasan publik atau pemerintahan Presiden Jokowi tidak terlepas dari berbagai prestasi dan pencapaian yang dilakukan kedua beliau baik Pak Jokowi maupun Pak Ma'ruf Amin,” kata Bamsoet.
Menurutnya, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi karena banyak program yang berjalan dengan baik dan prestasi yang diraih dalam dua periode masa kepemimpinan Jokowi.
Sebab menurut Bamsoet, Jokowi dan Ma'ruf Amin telah berhasil kembali memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia selama dua tahun.
Bahkan, lanjut dia, kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan saat ini diakui keberhasilannya oleh dunia.
Di sisi lain, Bamsoet menyinggung apakah kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf ini ada kaitannya dengan keinginan publik untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Dia menyinggung soal pro-kontra pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden hingga presiden tiga periode.
“Apakah ini ada korelasinya masyarakat ingin beliau memimpin kita dalam melewati masa transisi ini,” ucap Bamsoet.