Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI -- Sebanyak delapan orang siswa SMK Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi diusir dari ruang kelas saat mengikuti ujian karena belum melunasi uang komite.
Uang komite yang belum dibayar oleh siswa dan siswi tersebut bervariasi. Ada yang 3 bulan dan ada yang 6 bulan. Untuk perbulannya sebesar Rp 30 ribu.
Diusirnya siswa tersebut dari ruang ujian membuat sejumlah orang mengecam apa yang dilakukan oleh pihak sekolah. Mereka beranggapan jika pihak sekolah terlalu sadis dalam menetapkan sanksi tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti didampingi wakil ketua II Ahmad Haikal dan anggota DPRD Dapil I Muaro Jambi, Edison langsung mengunjungi sekolah tersebut.
Mereka minta penjelasan dari pihak sekolah dan juga siswa yang menunggak iuran komite tersebut.
Setelah mendengarkan keluhan yang diutarakan oleh masing-masing siswa dan siswi, Yuli Setia Bakti, Ahmad Haikal serta Edison langsung memutuskan untuk membayar tunggakan uang komite siswa tersebut.
Baca juga: Abunyani Soroti Siswa SMKN 1 Muaro Jambi Tak Diizinkan Ujian di Kelas Gegara Tak Bayar Uang Komite
Tak hanya tunggakan mereka juga berjanji akan membayar lunas uang ke mite 8 siswa tersebut selama 3 tahun atau hingga mereka selesai sekolah.
"Iya kami sepakat untuk membantu mereka," kata Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti.
Yuli menyebut jika siswa tersebut merupakan siswa yang orang tuanya tergolong ekonomi menengah ke bawah. Di mana ada yang bekerja sebagai sopir, buruh, petani dan sebagainya.
Dirinya berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi karena ini bisa merusak psikis dari siswa yang dikeluarkan dari ruang ujian tersebut.
"Jika ada masalah, koordinasi," katanya lagi.
Baca juga: Ketua DPRD Semangati Siswa SMKN 1 Muaro Jambi yang Diusir Saat Ujian
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil I Edison. Menurut dia, aksi yang dilakukan dirinya dan pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi ini merupakan aksi spontan.
"Ini spontanitas kita," kata Edison.
Dan dirinya juga berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hal itu juga diungkapkan oleh Haikal wakil ketua DPRD Muaro Jambi. Menurut dia, SMK memang bukan kewenangan dari Kabupaten Muaro Jambi namun, siswa yang dikeluarkan tersebut merupakan Warga Muaro Jambi. Sebagai wakil rakyat dirinya wajib membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan seperti ini.