Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, DEPOK - Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terlibat perdebatan panas dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI.
Perdebatan itu terjadi ketika mahasiswa menggelar unjuk rasa atas kehadiran Luhut di kampus mereka, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).
Diketahui, unjuk rasa itu dipimpin oleh Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo yang memimpin orasi. Ada dua hal yang menjadi tuntutan Mahasiswa UI.
Pertama, menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, soal Statuta Universitas Indonesia.
Luhut bersama rombongannya kemudian menghampiri mahasiswa yang melakukan demonstrasi.
Luhut menjelaskan bahwa perbedaan pendapat antara mahasiswa dan pemerintah atau dirinya merupakan hal biasa terjadi.
"Bahwa kamu aja nanti dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat," ujar Luhut kepada mahasiswa yang berunjuk rasa.
"Tapi bapak ini pejabat publik pak," kata Ketua BEM UI.
"Saya juga punya anak mahasiswa. Jadi, kalian jangan emosional. Kalian mesti dengerin juga,” kata Luhut.
“Jadi, saya mau bilang, kita itu beda pendapat itu silakan. Kamu itu pasti beda pendapat dengan istrimu kalau menikah nanti. Tidak harus berantem," tambahnya.
Mahasiswa kemudian tetap mendesak bahwa Luhut adalah pejabat publik. Karena itu, Luhut diminta mempertanggungjawabkan mengenai pernyataannya soal big data yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
“Kita sepakat pak, mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi bapak pejabat publik, bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu kepada kita semua. Sepakat tidak teman-teman?" cecar sang orator yang dijawab sepakat oleh mahasiswa lainnya.
Baca juga: Peringatan Keras Amien Rais ke Jokowi dan Luhut: Kita Kadang-kadang Dibodohi
"Apa kewajiban saya harus mempertanggungjawabkan soal big data itu?" Luhut menjawab.
"Karena bapak pejabat publik," balas mahasiswa menegaskan.
Diketahui, sebelumnya Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengaku mengetahui jumlah masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 melalui big data yang diklaim miliknya itu.
Berita ini telah tayang di Kompas.tv
Baca berita Tribunjambi.com di Google News