Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Pemerintah pusat bakal membenahi pendistribusian elpiji 3 Kg pada 2022 mendatang dengan cara menggunakan kartu sembako.
Wacana menggunakan kartu sembako untuk mendapatkan elpiji 3 kg merupakan kebijakan pemerintah pusat kepada masyarakat yang direncanakan dengan sangat matang.
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Batanghari, Muhammad Yunus mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari menyambut baik wacana dari pemerintah pusat untuk pembagian gas elpiji 3 kg subsidi ini kepada penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pemerintah Daerah sudah mengusulkan berdasarkan dari data penduduk miskin dan jumlah UMKM pada 2022 mendatang sebanyak 13.256,352 metrik ton.
Ia mengharapakan dapat diakomodir oleh pemerintah pusat.
"Masih adanya Covid-19 ini banyak yang mempunyai usaha baru di samping ada banyak data penduduk miskin. Wacana pemerintah pusat ini kita belum dapat informasi secara detil. Biasanya dari biro provinsi akan menyampaikannya ke Pemkab Batanghari," kata Muhammad Yunus selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Batanghari, Rabu (6/10/2021).
Berdasarkan data yang diusulkan pihaknya bila diakomodir maka dapat dipastikan baik pelaku UMKM dan penduduk miskin itu akan mendapat haknya menikmati gas elpiji 3 Kg.
"Saya rasa akan tercukupi kalau memang program itu diterapkan untuk masyarakat dan tepat sasaran."
"Monitoring sesering mungkin kita laksanakan dan ada kesadaran dari pada agen dan pangkalan untuk mendelegasikan atau mendistribusikan tabung gas elpiji 3 kilogram yang betul-betul memiliki hak untuk menggunakan gas itu," katanya.
Pihaknya memantau tidak ada kelangkaan gas elpiji tapi, tapi distribusinya itu yang sering jadi masalah. Ia melihat begitu tabung gas tiba dari agen keseringan lusanya sudah habis.
Pihaknya sudah wanti-wanti soal ini dan telah disampaikan ke pihak agen untuk ditindaklanjut dan penegasan kepada Pertamina yang memang mempunyai hak berkenaan hal ini.
“Termasuk agen untuk membina pangkalan yang ada di bawahnya. Sejauh ini tidak ada karena kita laksanakan monitoring dan kita berikan imbauan di samping itu juga ada pantauan oleh agen ke pangkalan yang ada di bawahnya,” ujarnya.
Ia mengaku bahwa setiap bulan pihaknya meminta laporan distribusi dari masing-masing agen atau juga pangkalan untuk melaporkan berapa distribusi yang disampaikan dari Pertamina ke agen dan agen ke pangkalan jadi bisa dilihat berapa jumlah distribusinya.
Sementara itu tahun ini Kabupaten Batanghari telah menerima kuota sebesar 7.979 metrik ton tabung gas elpiji 3 kg dalam satu tahun ini terhadap lima agen dan pangkalan sebanyak 140 pangkalan se Kabupaten Batanghari.
Pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Muara Bulian, Asmidar, mengatakan setuju atas wacana pengubahan skema subsidi elpiji 3 kilogram oleh pemerintah, namun sebagai pangkalan perlu mengetahui dan memahami lebih dalam soal wacana ini.
Dia mengatakan untuk dikaji ulang kriteria penerima subsidi ini, selain diutamakan warga sekitar yang berpenghasilan rendah.
Tapi juga diutamakan para pelaku usaha atau UMKM tak menutup kemungkinan juga para pelaku UMKM ini membutuhkan tabung elpiji lebih dari satu dan dua tabung dalam sehari.
“Potensi kelangkaan gas elpiji nantinya, saya belum memahami mungkin pihak Pertamina yang lebih tahu. Saya hanya penyuplai diberi kuota sekian untuk didsitribusikan,” katanya.
“Memang saat ini sedang ada kelangkaan gas elpiji dan ada pengurangan beberapa waktu belakangan ini,” pungkasnya. (*)
Baca juga: Kini Risiko Rendah, Satgas Covid-19 Imbau Masyarakat Batanghari Jangan Kendor Prokes
Baca juga: Kecelakaan di Batanghari, Truk Batu Bara Adu Banteng di Jalan Lintas Muara Bulian-Tembesi