Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beberapa mahasiswa Jambi berdiri dan berkumpul di tengah-tengah perempatan Simpang BI, Telanaipura, Kota Jambi, Kamis (12/11/2020).
Mereka menggunakan kostum serba hitam serta membawa payung hitam dalam aksinya.
Tidak lupa mereka membawa spanduk bertuliskan beberapa tuntutannya, yang salah satunya adalah tolak omnibuslaw jegal sampai gagal.
Imam, satu dari peserta aksi mengatakan, aksi ini akan dilakukan pada Kamis di setiap minggunya. Ia juga berujar bahwa aksi mereka ini merupakan aksi pertama di Jambi.
"Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah."
Baca juga: Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi Kini Seluas Lebih 200 Ribu Hektare
Baca juga: VIDEO: Terpojok Pencuri di Kota Jambi Ini Lepaskan Tembakan Ke Arah Warga, Isman Nyaris Kena Tembak
Baca juga: Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Begitu Indah - Padi, Karena dia begitu indah
"Mereka seakan abai akan hak-hak dasar kita sebagai manusia, seperti hak untuk hidup, bekerja, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, dan hak-hak penting lainnya," katanya, Kamis (12/11/2020) sore.
"Kami juga mempertanyakan masih banyaknya tindakan-tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti yang terjadi pada aktivis."
"Mereka diculik, dibungkam, diancam, bahkan ancaman yang mereka terima sampai pada ancaman pembunuhan," bebernya.
Ia juga mengatakan pelanggaran HAM di Indonesia terjadi juga pada sektor korporasi, baik itu milik negara maupun swasta.
"Masih banyaknya warga kita yang terkena penggusuran dari para pengusaha."
"Seperti penggusuran tanah petani, pengusiran paksa masyarakat setempat, kriminalisasi, intimidasi, dan masih banyak lagi," tambah Imam.
Selain kasus-kasus tadi peserta aksi juga mendesak agar pemerintah menyelesaikan kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan sampai sekarang, terutama kasus HAM di Jambi.
Kemudian juga mendesak agar pemerintah tidak lagi melakukan pelanggaran HAM.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli dan tidak membiarkan segala bentuk tindakan kejahatan yang mengarah ke HAM."
"Kami akan terus beraksi untuk membakar semangat masyarakat Jambi dalam menegakan HAM," tutupnya.
Dua Anggota Dewan Provinsi Jambi Temui Pendemo, Jawab Tuntutan Bentuk Pansus & Naikkan UMP
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Kamaludin Hafiz dari Fraksi PPP dan Akmaluddin dari Fraksi PDIP, menemui massa demo di depan pagar kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis (5/11/2020).
Baca juga: AHM Rilis All New Honda Scoopy Generasi Terbaru
Baca juga: Chord Kunci Gitar dan Lirik Semangat Baru - Ello Ipang Berry dan Lala: Bukalah bukalah semangat baru
Baca juga: Rekomendasi Beli HP Android di Sarolangun, AK Phone Buka Cabang di Pasar Atas
Satu per satu mahasiswa melalui perwakilannya menyampaikan pendapat kepada kedua perwakilan anggota DPR.
Dalam penyampaiannya, mahasiswa menuntut DPRD Provinsi untuk membentuk pansus untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan melakukan sidang rakyat sekarang.
Kemudian mahasiswa juga menuntut Pjs Gubernur Provinsi Jambi untuk menemui mahasiswa dan berdiskusi bersama mereka.
Kemudian pula mahasiswa meminta agar upah minimum Jambi dinaikan.
Kamaludin pun mencoba menjawab tuntutan mereka. Ia mengatakan untuk saat ini ruang sidang sedang digunakan untuk rapat anggaran. Jadi untuk saat ini mahasiswa belum bisa rapat bersama.
"Mengenai Pjs Gubernur Jambi, kami akan meneruskan tuntutan dari para mahasiswa," ungkap Kamaludin, Kamis (5/11/2020).
Lalu soal kenaikan upah minimum, Kamaludin menjawab dengan tegas DPR sudah membahas hal itu.
Dan memastikan akan menaikan upah minimum bagi sektor tertentu.
"Yang akan pasti naik adalah sektor perkebunan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan harga TBS sedang naik terutama kelapa sawit," katanya.
Untuk sektor lain pihaknya belum bisa memastikan untuk menaikan.
Mengingat kondisi pandemi ini, seperti sektor pariwisata, yakni perhotelan misalnya belum dapat menaikkan upah karyawannya. Ini dikarenakan pariwisata di Jambi sendiri sedang menurun.
(tribunjambi/monang widyoko)