Unjuk Rasa ke DPRD, PMII Bungo Juga Tolak UU Cipta Kerja, Tidak Mencerminkan Pemerintahan Yang Baik

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Seratusan mahasiswa dan mahasiswa yang tergabung di PMII Cabang Bungo unjuk rasa ke  DPRD Bungo, Jumat (9/10/2020) siang.

Kedatangan rombongan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini  dipimpin Ketua Cabang, Hidayat.

Di  DPRD, mahasiswa itu mendapatkan pengawasan ketat dari kepolisian ke depan kantor.

Khusnul Yurdiana, Wakil Koordinator Umum aksi menyampaikan aksi itu dilakukan dengan telah disahkannya UU Cipta  Kerja yang dipercepat.

• Sempat Terjadi Ketegangan, Edi Purwanto dan Wakil Ketua DPRD Dibawa Masuk Aparat ke Gedung DPRD

• Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa PMII Bawa Keranda Mayat ke Gedung DPRD Provinsi Jambi

Semula pengesahan  dijadwalkan pada 8 Oktober 2020, tetapi kemudian disahkan menjadi UU  Senin, 5 Oktober sore di tengah masa pandemi Covid-19.

Disampaikannya, pemerintah menyampaikan UU Cipta Kerja akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.

Namun, hal itu tidak sejalan, sehingga  PC PMII Bungo merasa janggal dengan adanya UU Cipta Kerja.

Menurutnya, DPR dan emerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk itu, PMII Bungo menolak keras UU Cipta Kerja, dan mengintruksikan PMII Se-Indonesia untuk melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja," katanya.

• Sempat Terjadi Ketegangan, Edi Purwanto dan Wakil Ketua DPRD Dibawa Masuk Aparat ke Gedung DPRD

• Risma Ngamuk, Demo UU Cipta Kerja di Surabaya Rusuh: Setengah Mati Bangun Kota Ini, Kamu Hancurin

"Kami juga menuntut supaya presiden tidak menandatangani RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.  Meskipun, secara otomatis bila tidak ditanda tangani oleh Presiden tetap akan menjadi UU," sambungnya.

Ia menilai, UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (good governance).

Sebab, dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja, bisa jadi rakyat akan di akalakali dengan UU Cipta Kerja.

Hingga berita ini dimuat, aksi sedang berlangsung dengan diterima langsung oleh pimpinan DPRD Bungo.

Sementara perwakilan aksi seperti Koordinator liputan mengadakan hearing bersama dewan.