Baca tanpa iklan
Umumkan Rem Darurat, Satgas Sebut Anies Tak Koordinasi, Jokowi Ungkap Tak Suka PSBB Ala Anies
TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Akmal Taher mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum berkoordinasi dengan Satgas saat mengumumkan menarik rem darurat.
Menurut dia, Anies baru melakukan komunikasi dengan Satgas sehari setelah pengumuman itu.
"Sesudah (pengumuman) itu ada. Sebelum itu, belum (ada komunikasi) Tapi sehari setelahnya langsung ada komunikasi," kata Akmal dalam diskusi virtual, Sabtu (12/9/2020).
Sejumlah menteri bidang ekonomi sebelumnya merespons negatif pengumuman Anies yang akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
• Bisnis Sewa Sepeda di Candi Muaro Jambi Mulai Menjanjikan, Sehari Omset Bisa Rp 500 Ribu
• Jokowi Tak Suka PSBB ala Anies Baswedan, 3 Menteri Ikut Nyerang, Ridwan Kamil Beri Saran Begini
Akmal mengakui memang hal tersebut tidak baik bagi publik. Perbedaan sikap antar unsur pemerintah pusat dan daerah sebaiknya tidak terjadi.
"Memang yang seperti ini kalau bisa dihindari akan jauh lebih bagus," kata dia.
Akmal menyebut pada siang ini Satgas Covid-19 dan para menteri terkait akan menggelar rapat terkait PSBB DKI Jakarta ini. Ia berharap rapat ini bisa mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri kebingungan yang ada.
"Siang ini kita akan rapat semuanya, sehingga tak akan lama kebingungannya. Tapi akan lebih bagus kalau tidak ada kebingungan di masyarakat sejak awal," kata Akmal.
Ia pribadi memandang bahwa PSBB di DKI Jakarta harus diperketat seperti awal pandemi. Sebab, laju penularan Covid-19 di ibu kota terus naik.
Sementara kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan juga terbatas.
• JADI Sorotan Respon Rizky Billar di Unggahan Tiara Andini, Teman Dekat Lesti Kejora: Dijuluki Sadboy
"Kalau lihat angka memang enggak ada jalan lain untuk direm dulu," katanya.
Sebelumnya tiga menteri ekonomi Jokowi merespons negatif langkah Anies mengumumkan PSBB total.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.
Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Mendag Agus Suparmanto menilai pemberlakukan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut.
Blak-blakan Jokowi Tak Suka PSBB ala Anies Baswedan
Bisa batal? Presiden RI, Jokowi tak setuju PSBB Jakarta diterapkan Anies Baswedan dan pilih PSBM, 3 menteri pun ikut 'nyerang'.
Gubernur DKI Jakarta tak sejalan dengan Presiden RI dalam penerapan PSBB di Jakarta mulai, Senin, 14 September 2020.
Kabar buruk untuk Anies Baswedan, orang dekat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB secara total yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nyatanya kembali menimbulkan polemik tersendiri.
Sebagian warga menilai PSBB total ini berguna untuk memutus rantai penyebaran virus corona ata Covid-19.
Namun, tak sedikit pula yang tak setuju lantaran PSBB total dapat menutup lahan usaha mereka.
Kendati demikian, baru-baru ini Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi malah menyatakan ingin melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau PSBM.
Jokowi menilai bahwa PSBM di tingkat komunitas dirasa lebih tepat.
"Lebih baik pembatasan di skala lebih kecil, misalnya lingkup RT, RW atau desa atau lingkup komunitas lebih kecil. Ini lebih efektif karena tidak semua wilayah dalam satu provinsi itu zona merah semua, sebab ada zona hijau," kata Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/9/2020).
PSBM atau penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan dinilai mampu menumbuhkan komitmen masyarakat untuk memutus sebaran SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19.
Sementara itu, Jokowi menilai PSBB membutuhkan pengawasan di lapangan yang lebih ekstra.
PSBB total diharapkan lebih hati-hati dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk sosial dan ekonomi masyarakat.
Terlepas dari itu, sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa PSBB total Jakarta akan berlaku mulai Senin (14/9/2020) mendatang.
Tak hanya itu, Anies Baswedan juga menyebut jika PSBB total kali ini juga akan menyalurkan bantuan sosial layaknya PSBB sebelumnya.
"Dengan kembali berlakunya PSBB, maka kami di pemerintah berkewajiban untuk memberikan dukungan bantuan sosial kepada masyarakat paling rentan terdampak," ujar Anies Baswedan dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020).
Bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI, Anies Baswedan menyebutkan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) adalah mereka yang sudah terdata dan menerima bantuan sebelumnya.
"Nantinya Pemprov DKI akan bekerja sama meneruskan dengan Kementerian Sosial kegiatan bantuan sosial sembako kepada masyarakat rentan," kata Anies Baswedan.
Gimana Bogor, Depok, Bekasi?
Kebijakan PSBB akan berdampak terhadap sebagian wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Depok dan Bekasi, yang selama ini kebijakannya berjalan seirama dengan DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19.
Gubernur Jawa Barat atau Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari PSBB Jakarta terhadap Jabar.
"Kita akan mengkaji karena Bodebek ini kan statusnya masih PSBB, jadi tidak ada yang perlu saya cabut, yang ada adalah di mana wali kota dan bupati menerjemahkan status PSBB yang tidak perlu diperbarui lagi, tapi diterjemahkan dengan pengetatan, misalnya jalur lalu lintas orang yang kerja di Jakarta dan sebagainya," ujar Emil, sapaan akrabnya, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (11/9/2020).
Dari hasil rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Kamis kemarin, Emil menyebutkan belum ada keputusan final soal teknis PSBB Jakarta.
• UPDATE Corona Indonesia 11 September 2020, Sehari Sembuh Lebih 2.700, Ini Total Kasus Hingga Jumat
Oleh karena itu, ia belum bisa memberikan keterangan lebih rinci soal sikap Jabar terhadap PSBB Jakarta, termasuk pembatasan aktivitas warga dari dan ke Jakarta.
"Itu terlalu teknis karena kan keputusannya masih belum klir. Jadi kemarin itu kesepakatannya Pak Anies akan konsultasi lagi ke pusat, setelah itu kita akan rapat lagi untuk mengambil keputusan, jadi belum ada keputusan," katanya mengungkapkan.
Adapun untuk wilayah lainnya, Emil menyebut belum ada rekomendasi apa pun.
Hanya Kota Bandung yang mengalami grafik peningkatan kasus Covid-19.
"Makanya, hitungan dua minggu terakhir hampir 70 persen itu Bodebek ya, hanya Kota Bandung yang memang agak tarik (naik), tapi (daerah) yang lainnya enggak," katanya menjelaskan.
Respon 3 menteri
Tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju juga merespon PSBB Jakarta.
Para pembantu ekonomi Presiden RI, Joko Widodo ( Jokowi ) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.
Berikut tiga menteri ekonomi Jokowi yang menilai PSBB DKI Jakarta bisa berdampak negatif pada perekonomian nasional.
1. Airlangga Hartarto ( Menko Ekonomi )
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.
Padahal, menurut Airlangga Hartarto, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga Hartarto dalam video conference.
"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.
Di sisi lain, menurut Airlangga Hartarto, keputusan Anies Baswedan untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.
2. Agus Suparmanto ( Mendag )
Mendag Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta.
Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus Suparmanto dalam Rakornas Kadin.
Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.
"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus Suparmanto.
Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB.
Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut. Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK," kata Agus Suparmanto.
3. Agus Gumiwang ( Menperin )
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.
Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut.
Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.
"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus Gumiwang dalam video conference.
Agus Gumiwang memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.
Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.
Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen.
Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.
Agus Gumiwang menilai, industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus 2020.
Selain memengaruhi kinerja industri manufaktur, Agus Gumiwang menilai pengetatan PSBB juga bakal memengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.
Kementerian Perindustrian sendiri menargetkan pada tahun 2022 Indonesia bisa melakukan substitusi impor hingga 35 persen.
"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini, dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor," ujar dia.(*)
Sumber Tribun Timur