Baca tanpa iklan
Polemik RUU KUHP - Aktivis HAM Minta Presiden Berlaku Adil pada Semua RUU, 10 Persoalan di Draf RUU KPK
TRIBUNJAMBI.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar meminta pemerintah berlaku adil dengan semua Revisi Undang Undang (RUU) yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Bahkan Haris Azhar ingin agar Presiden RI Joko Widodo (jokowi) mengambil sikap terkait RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan.
Ia menyampaikan semua itu saat diundang pada acara Dialog tvOne yang tayang pada channel YouTube tvOneNews pada Jumat (20/9/2019).
Baca: Wiranto Sebut Kebakaran Hutan Indonesia Tak Parah, Foto dari Satelit NASA Tunjukkan Fakta Sebaliknya
Baca: Jelang Chelsea Vs Liverpool, Virgil van Dijk Singgung Kekalahan dari Napoli
Baca: Disiarkan Secara Live, Vicky Prasetyo Berakhir Gagal Lamar Sahila Hisyam Karena Kedatangan Mantan
Haris Azhar meminta agar Jokowi berlaku adil terhadap RUU lainnya yang belum disahkan.
Ia ingin Jokowi melakukan penundaan pada beberapa RUU lain dan melakukan diskusi dengan masyarakat.
"Mister Presiden ini harusnya tunda tidak hanya RUU KUHP tapi semua peraturan perundang-undangan yang tidak dibahas, bukan hanya tidak dibahas kepada masyarakat," jelas Haris Azhar.
Haris Azhar mengakui bahwa pemerintah sudah memberitahukan kepada masyarakat mengenai RUU yang akan dilakukan oleh DPR.
Namun, ia menilai belum ada keadilan dalam pembahasan RUU tersebut.
"Tapi tidak secara adil dibahas ke masyarakat, itu soal akses publik juga untuk membahas dan tahu," ujar Haris Azhar.
Mengenai UU KPK yang sudah disahkan, Haris Azhar meminta presiden ambil sikap.
Baca: Disiarkan Secara Live, Vicky Prasetyo Berakhir Gagal Lamar Sahila Hisyam Karena Kedatangan Mantan
Baca: Batal Dilamar Vicky Prasetyo, Potret Cantik Sahila Hisyam Mirip dengan Lili Collins, Artis Hollywood
Hal itu disampaikan karena adanya keterkaitan antara UU KPK dengan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK pada Jumat (20/9/2019)
"Khusus soal revisi UU KPK yang sudah disahkan, menurut saya presiden bikin sikap, karena tidak fair, kalau misalnya RUU KUHP ditunda tetapi Undang Undang yang lain tetap dikekep untuk dibahas," jelas Haris Azhar.
Menurut Haris Azhar, nasib RUU KPK tidaklah jauh berbeda dengan dengan RUU KUHP.
Pada RUU KPK, pemerintah juga tidak melakukan diskusi mendalam dengan masyarakat.
"Nah nasibnya RUU KPK kemarinkan sama dengan KUHP, tidak ada pembahasan yang adil ke masyarakat," ujar Haris Azhar.
Haris Azhar ingin Jokowi mengambil sikap untuk 30 hari sebelum UU KPK aktif digunakan.
"Nah sekarang presiden harus bikin sikap, soal Undang Undang KPK ini. Jangan kosong melompong enggak jelas, kita mau ngapain nunggu 30 hari," ucap Haris Azhar.
Baca: Ramalan Zodiak Sabtu (21/9) - Scorpio Kecewa, Virgo Diliputi Emosi, Pisces Keluarga yang Utama
Baca: Perhatian dan Pelayanan Kesehatan, Komitmen PT LAJ bagi Kelompok Suku Anak Dalam di Area Perusahaan
Menurutnya, bila tidak ada sikap tegas dari presiden maka aksi unjuk rasa akan terus berlangsung.
Ia pun berharap agar para ajudan Jokowi bisa menyampaikan harapannya.
"Mudah-mudahan pembantu-pembantunya presiden itu ada yang ngasih tahu ini. Jadi pembantu-pembantu presiden jangan hanya menikmati akses untuk ngurusin hal-hal enggak penting berelasi dengan masyarakat," jelas Haris Azhar.
Lihat video pada menit ke-9:34:
Dari laman website KPK, Tribunjambi.com mengutip 10 Persoalan di Draf RUU KPK
1. Independensi KPK terancam
KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat
Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan;
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya;
Selama ini penyadapan seringkali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya, mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara tertutup. Sehingga bukti-bukti dari Penyadapan sangat berpengaruh signifikan dalam membongkar skandal korupsi;
Penyadapan diberikan batas waktu 3 bulan. Padahal dari pengalaman KPK menangani kasus korupsi, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu yang lama dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang;
Polemik tentang Penyadapan ini semestinya dibahas secara komprehensif karena tidak hanya KPK yang memiliki kewenangan melakukan Penyadapan;
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
DPR memperbesar kekuasaannya yang tidak hanya memilih Pimpinan KPK tetapi juga memilih Dewan Pengawas
Dewan pengawas menambah panjang birokrasi penanganan perkara karena sejumlah kebutuhan penanganan perkara harus izin Dewan Pengawas, seperti: penyadapan, penggeledahan dan penyitaan
4. Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi
Penyelidik KPK hanya berasal dari Polri, sedangkan Penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS;
Hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bagi KPK dapat mengangkat Penyelidik dan Penyidik sendiri;
Lembaga-lembaga KPK di beberapa negara di dunia telah menerapkan sumber terbuka Penyidik yang tidak harus dari kepolisian, seperti: CPIB di Singapura, ICAC di Hongkong, MACC di Malaysia, Anticorruption Commision di Timor Leste, dan lembaga antikorupsi di Sierra Lone.
Selama ini proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan KPK sudah berjalan efektif dengan proses rekruitmen yang terbuka yang dapat berasal dari berbagai sumber;
5. Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan Penuntutan Korupsi;
Hal ini beresiko mereduksi independensi KPK dalam menangani perkara dan akan berdampak pada semakin banyaknya prosedur yang harus ditempuh sehingga akan memperlambat penanganan perkara
6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
Ketentuan yang sebelumnya diatur di Pasal 11 huruf b UU KPK tidak lagi tercantum, yaitu: mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat;
Padahal pemberantasan korupsi dilakukan karena korupsi merugikan dan meresahkan masyarakat dan diperlukan peran masyarakat jika ingin pemberantasan korupsi berhasil;
7. Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas
Pengambilalihan perkara hanya bisa dilakukan untuk proses Penyelidikan;
KPK tidak lagi bisa mengambil alih Penuntutan sebagaimana sekarang diatur di Pasal 9 UU KPK
8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan
Pelarangan ke luar negeri
Meminta keterangan perbankan
Menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi
Meminta bantuan Polri dan Interpol
9. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan
KPK menetapkan suatu kasus penyidikan melalui proses yang sangat hati-hati karena tidak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan. Melalui ketentuan tersebut akan menurunkan strandar KPK dalam penanganan kasus.
Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai selama 1 (satu) tahun akan membuat potensi intervensi kasus menjadi rawan. Terlebih pada kasus yang besar serta menyangkut internasional proses penanganan akan sangat sulit menyelesaikan selama satu tahun. Selain itu, berpotensi juga dilakukan penghambatan kasus secara administrasi sehingga lebih dari 1 (satu) tahun.
Tingkat kesulitan penanganan perkara dari satu perkara ke perkara lain bermacam-macam, sehingga mungkin saja ada perkara yang amat rumit sehingga membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menanganinya.
Tidak pernah ada aturan dalam sistem hukum acara pidana nasional yang mengatur bahwa suatu penyidikan/penuntutan harus dihentikan jika selama jangka waktu tertentu proses penyidikan/penuntutannya belum selesai, jadi aturan ini adalah aturan anomali yang sama sekali tidak mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum KPK.
10. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas
Pelaporan LHKPN dilakukan di masing-masing instansi, sehingga hal ini akan mempersulit melihat data kepatuhan pelaporan dan kewajaran kekayaan Penyelenggara Negara;
Posisi KPK direduksi hanya melakukan kooordinasi dan supervisi;
Selama ini KPK telah membangun sistem dan KPK juga menemukan sejumlah ketidakpatuhan pelaporan LHKPN di sejumlah institusi;
(TribunWow.com/Ami)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Haris Azhar Minta Presiden Berlaku Adil terhadap Seluruh RUU: Tidak Hanya RUU KUHP, https://wow.tribunnews.com/2019/09/20/haris-azhar-minta-presiden-berlaku-adil-terhadap-seluruh-ruu-tidak-hanya-ruu-kuhp?page=all.
Penulis: AmirulNisa