Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM- Partai Demokrat mengajukan lima kontrak politik kepada capres dan cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2019.
Kontrak tersebut disampaikan Ketua Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) melalui rekaman video di akun Youtube Partai Demokrat, Kamis (12/7/2018) malam.
"Setelah matang dan komunikasi politik katakanlah mendekati final, apakah opsi satu dua atau tiga, maka Demokrat secara resmi memohon kesediaan capres dan cawapres yang kami usung dalam rangka memenuhi harapan rakyat, bersedia mendantangani semacam kontrak politik," kata SBY.
Baca: AKBP Y Aniaya Ibu-ibu Pencuri di Mini Market, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian Marah Besar
Ia mengatakan kontrak politik itu penting untuk ditandatangani karena menjadi bagian dari aspirasi Demokrat yang diserap dari rakyat untuk diperjuangkan oleh kandidat capres dan cawapres ke depan.
Pertama, Demokrat meminta capres dan cawapres yang menjadi mitra koalisi secara tegas meperjuangkan ideologi Pancasila.
SBY mengatakan Demokrat tak ingin capres dan cawapres mereka membuka ruang penyebarang ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme dan radikalisme agama.
Kedua, Demokrat menginginkan adanya perbaikan ekonomi.
Menurut SBY, saat ini masyarakat masih merasakan kesulitan ekonomi.
"Kemudian kemiskinan, mesti diturunkan dengan upaya yang makin serius dan diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infarstruktur dengan pembangunan manusiannya dan tidak kalah pentingnya rakyat berharap pajak betul-betul adil. Tidak membani rakyat," kata SBY lagi.
Ketiga, Demokrat meminta nantinya capres dan cawapres mitra koalisi mereka tidak mengintervensi hukum dalam berpolitik.
Keempat, Demokrat meminta capres dan cawapres mereka menegakan demokrasi secara utuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga menjamin sistem check and balances dan tidak memberangus kebebasan berpendapat.
"Kelima, pemimpin mendatang harus bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme. Persatuan bangsa, kerukunan atau harmoni sosial penting untuk diteggakan dalam kehidupan bangsa yang majemuk," papar SBY.
"Kebinekaan dan toleransi harus dipelihara. Kita menolak ekstremisme dan radikalisme dan kekerasan dalam bentun apapun. Kita harus mencegah politik identitas atau politik SARA dalam pemilu dan pilkada," lanjut dia.