Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serentak di Jambi semakin dekat. Tak tanggung-tanggung, selain akan memilih 5 Bupati/Wali kota juga akan digelar pemilihan Gubernur Jambi.
Terkait pemilihan gubernur mendatang, meski suasana semakin memanas dan semakin dekat, namun hingga saat ini belum ada satupun partai politik yang menyatakan secara resmi bakal calon yang akan diusung oleh mereka.
Ramai dibicarakan saat ini baru ada dua nama yang mencuat jelang pemilihan Gubernur Jambi mendatang, yakni gubernur petahana, Hasan Basri Agus dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola. Belum adanya dukungan secara resmi oleh partai diduga adanya proses lobi yang terhambat.
Menurut sumber Tribun yang merupakan satu pengurus partai politik, menyatakan kondisi ini ditenggarai belum cocoknya "transaksi" pada partai politik. Ditanya transaksi yang dimaksud adalah kucuran dana dari calon untuk partai yang akan mengusung calon tersebut.
Sumber, sebut saja H menyatakan partainya belum ada kesepakatan untuk mendukung calon A karena, A belum menawarkan sejumlah uang. Padahal partai politiknya sedang menunggu kebutuhan materi tersebut agar lancar.
H mengatakan dalam "adat kebiasaan" di partainya tawar menawar harga adalah hal yang biasa. Bahkan itu selalu terjadi setiap pemilu. Bahkan H menjelaskan hal ini sudah menjadi rahasia umum.
H menjelaskan untuk menjebol lobi di tingkat pusat sang calon harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp 15 miliar. Itu belum termasuk permintaan dari pimpinan daerah.
"Yang dibutuhkan cuma Rp 15 miliar kok, itu murahlah untuk dapat partai kami," ujar H yang tidak ingin disebut nama aslinya, Rabu (29/4).
H mengatakan uang sebanyak itu bukan tanpa alasan, itu jika dirincikan adalah untuk survei, melakukan proses penjaringan seperti pendaftaran, lalu untuk meninjau hingga ke daerah.
"Jadi uang segitu relatif, karena kebutuhannya juga banyak," katanya.
Namun demikian menurutnya uang itu bisa diberikan secara kontan dan dicicil atau sesuai dengan kemampuan masing-masing calon. Tapi katanya selama ini uang itu selalu diberikan kontan sebagai keseriusan calon pada partai tersebut.
"Kalau sudah dikasih, biasanya lancar melenggang," katanya lagi.
Sementara itu seorang sumber juga membeberkan bagaimana periode lalu melakukan tranksaksi politik di musim pemilihan gubernur Jambi tahun 2010.
Saat itu seorang bakal calon, baik untuk gubernur maupun wakilnya harus memberikan "saweran" hingga Rp 11 miliar. Uang itu dibagi untuk membeli perahu partai politik dan membayar ketua partai politik.
"Jadi Rp 9 miliar untuk bayar perahu lebihnya Rp 2 M untuk bayar petinggi," katanya.
Meski terbilang tinggi namun biaya itupun disanggupi dan akhirnya bisa dipasangkan untuk maju.
Lain lagi, di partai lainnya. Masih di tahun 2010, seorang bakal calon gubernur harus menebus sejumlah uang untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari partai tersebut. Tak mudah untuk mengeluarkan SK itu, karena keputusan sudah diturunkan dari atas ke bawah.
"Terpaksa keluar kocek miliaran juga untuk menembusnya, dari pada ga jadi diusung," katanya.