Juliana Perempuan Pertama Suku Anak Dalam Jambi yang Jadi Sarjana, Seri V

Secara regulasi, Kabupaten Bungo sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 

Perda ini menjadi pijakan hukum bagi upaya pembinaan komunitas adat, termasuk SAD.

Namun seperti banyak aturan di negeri ini, implementasinya belum sepenuhnya optimal. 
Pemerintah masih terus menyusun strategi, termasuk rencana baru berupa Perda tentang tata cara identifikasi dan verifikasi masyarakat adat yang masuk dalam program RPJMD.

Saat ini, terdapat sekitar 506 jiwa SAD yang tersebar di Bungo dalam 114 kepala keluarga. 
Sebagian besar telah memiliki KTP, namun tidak sedikit pula yang masih hidup berpindah-pindah. Situasi ini menyulitkan pendataan serta penyaluran bantuan sosial.

Lebih dari Bantuan: Mencari Kesinambungan

Iman Setiawan menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap SAD tidak bisa bersifat karitatif semata. 

“Kalau kita terus mikirkan mereka tapi mereka tidak memberi manfaat balik, ya percuma. Harus ada kesinambungan,” ujarnya.

Karena itu, Bappeda menaruh harapan besar pada sosok seperti Juliana untuk menjadi penggerak. 

Bukan sekadar menjadi simbol, tapi juga agen perubahan di komunitasnya.

“Keberhasilan Juliana bukan hanya capaian pribadi, tapi bukti bahwa masyarakat adat bisa maju tanpa kehilangan jati dirinya,” ujar Iman.

Mendobrak Stigma, Membangun Citra

Di luar pendidikan dan infrastruktur, tantangan besar lain bagi komunitas SAD adalah stigma. 

Produk kerajinan atau makanan yang dibuat warga SAD masih kerap dipandang sebelah mata. Rasanya tidak dianggap, kualitasnya diragukan.

Menghadapi hal ini, Bappeda dan Dinas Sosial aktif mempromosikan produk komunitas SAD melalui berbagai acara dan pameran.

“Setiap ada acara kami selalu libatkan mereka. Tujuannya supaya produk mereka dikenal, dihargai, dan disukai oleh masyarakat luas,” kata Iman.