KRITIK Kemunduran Demokrasi, Anies Baswedan: Penyempitan Ruang Ekspresi Sipil 

TRIBUNJAMBI.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali menjadi sorotan publik setelah secara gamblang menyuarakan keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.  

Dalam sebuah sesi diskusi publik bertajuk "Masa Depan Demokrasi Indonesia" yang diselenggarakan di salah satu universitas terkemuka di Jakarta hari ini, Minggu (13/7/2025). 

Anies tidak hanya menyinggung indikator-indikator kemunduran demokrasi yang ia amati. 

Tetapi juga menyoroti absennya Presiden Republik Indonesia di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama bertahun-tahun. 

"Saya melihat, demokrasi kita ini seperti sedang mundur. Indikatornya jelas, mulai dari penyempitan ruang ekspresi sipil, independensi lembaga penegak hukum yang dipertanyakan, hingga polarisasi politik yang semakin tajam," ujar Anies dengan nada prihatin. 

Dia menambahkan bahwa gejala-gejala ini, jika tidak segera diatasi, dapat mengikis fondasi demokrasi yang telah dibangun susah payah pasca-reformasi.  

"Demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tetapi juga tentang bagaimana hak-hak dasar warga negara terlindungi, bagaimana kekuasaan dikontrol, dan bagaimana keadilan ditegakkan." 

Baca juga: Mahfud MD Sebut AHY, Puan, Anies, Ganjar Berpeluang Jadi Kandidat Pengganti Gibran Jika Dimakzulkan

Baca juga: PROPAGANDA KKB Papua Terus Berlanjut: Klaim TNI Bakar Rumah Warga Dibantah Tegas Mayjen Kristomei!

Selain isu domestik, Anies Baswedan juga secara spesifik menyoroti ketidakhadiran Presiden RI dalam Sidang Umum PBB yang merupakan forum penting bagi kepala negara dunia.  

"Sangat disayangkan, sudah bertahun-tahun terakhir Presiden Republik Indonesia tidak hadir langsung di Sidang Umum PBB. Padahal, ini adalah panggung utama di mana Indonesia bisa menyuarakan kepentingan nasional kita, seperti isu perdamaian dunia, perubahan iklim, atau hak asasi manusia, serta membangun jejaring diplomasi global," kritik Anies.  

Ia berpendapat kehadiran langsung kepala negara sangat krusial untuk menunjukkan komitmen dan bobot diplomasi Indonesia di kancah internasional.uu

Bukan hanya sekadar diwakilkan oleh menteri atau perwakilan tetap. 

Kritik Anies ini tentu bukan yang pertama kalinya.  

Baca juga: KEJANGGALAN Ibunda Misri Soal Kasus Tewasnya Brigadir Nurhadi: Surat Polisi Dikirim Via Jasa barang

Sebelumnya, ia juga kerap melontarkan pandangan serupa di berbagai kesempatan, menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas demokrasi dan peran aktif Indonesia di forum internasional.  

Analis politik, Dr. Arya Wicaksana, dari Universitas Indonesia, menanggapi pernyataan Anies ini.  

"Apa yang disampaikan Pak Anies cukup relevan dengan diskusi publik yang sedang hangat saat ini. Isu kemunduran demokrasi memang menjadi perhatian banyak akademisi dan pegiat HAM.  

"Absennya Presiden di PBB juga bisa diinterpretasikan sebagai sinyal, apakah itu prioritas yang berbeda atau ada pertimbangan lain," jelas Dr. Arya.