Berita Nasional

KLAIM Fadli Zon Tak Ada Kasus Pemerkosaan Massal Mei 1998 Berbuntut Panjang: Dituntut Minta Maaf

Tayang: Minggu, 15 Juni 2025 10:19 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

KLAIM Fadli Zon Tak Ada Kasus Pemerkosaan Massal Mei 1998 Berbuntut Panjang: Dituntut Minta Maaf

Ist

Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Pernyataan yang menyebutkan tidak adanya kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 berbuntut panjang. Kini dia dituntut permintaan maaf.

Baca Selanjutnya:

Blunder Nadiem Makarim Ngaku Tak Akan Korupsi di Depan Deddy Corbuzier, Kini Malah Ditahan Kejagung

KLAIM Fadli Zon Tak Ada Kasus Pemerkosaan Massal Mei 1998 Berbuntut Panjang: Dituntut Minta Maaf

TRIBUNJAMBI.COM - Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebutkan tidak adanya kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 berbuntut panjang. Kini dia dituntut permintaan maaf.

Permintaan itu datang dari sejarawan dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia.

Menteri Fadli kata dia harus meminta maaf kepada korban yang sampai saat ini masih merasa tertekan.

"Ini saatnya kita menuntut kepada beliau untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban karena korban merasa tertekan. Saya masih berhubungan baik dengan korban," ujar Ita dalam konferensi pers, Jumat (13/6/2025).

Sosok yang pernah menjadi Tim Relawan Kemanusiaan yang digagas Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menilai anak buah Presiden Prabowo itu telah berdusta.

Fadli Zon dianggap telah berdusta karena menyebut tak ada pemerkosaan massal pada Mei 1998.

Sebab, Ita dan relawan lainnya sampai kewalahan menangani banyaknya pemerkosaan di Jakarta pada Mei 1998.

"Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah berbohong, berdusta kepada publik Indonesia dan saya tetap berkata bahwa ini dusta, ini berbohong kepada publik Indonesia," ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid juga menyampaikan bahwa pernyataan Fadli Zon adalah sebuah kekeliruan yang fatal.

"Fadli Zon menyatakan pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal," kata Usman.

Menurut Usman, rumor merupakan cerita yang tidak dapat diterima sebagai bukti di pengadilan tanpa adanya otoritas yang mengetahui kebenarannya.

Sementara itu, kasus pemerkosaan sudah diakui secara faksual oleh otoritas yang diputuskan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Jaksa Agung.

"Jadi, otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu, dengan demikian, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya," ujar Usman.

Adapun pernyataan Fadli Zon itu disampaikan dalam wawancara bersama IDN Times.

Dia mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.

Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.

"Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).

Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.

"Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu," ujar Fadli Zon.

Diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan.

Fadli menyebutkan, penulisan ulang sejarah Indonesia itu akan mengedepankan pendekatan positif ketimbang mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam sejumlah peristiwa sejarah.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," kata Fadli aat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News