Rocky Gerung Sebut Pemerintahan Prabowo Bisa Terganggu Jika Isu Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

TRIBUNJAMBI.COM -Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat dan dinilai sejumlah pihak dapat menambah beban pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Pengamat politik Rocky Gerung dalam sebuah tayangan video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (2/6/2025), menyebut bahwa tudingan terkait ijazah Jokowi berpotensi menimbulkan keresahan publik, terlebih di saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

Ia mengaitkan isu ini dengan melemahnya kinerja ekonomi nasional. Salah satu indikator yang disoroti adalah penurunan pembelian hewan kurban menjelang Idul Adha 2025 yang dinilai lebih rendah dibandingkan masa pandemi Covid-19.

"Secara statistik, ada indikasi pendapatan negara tidak bertumbuh maksimal. Pajak yang terkumpul baru mencapai 23 persen dari target, padahal seharusnya bisa menyentuh 50 persen pada tahap awal," ujarnya.

Rocky menilai bahwa kondisi ekonomi yang melemah diperparah oleh kemunculan isu-isu politik seperti dugaan ijazah palsu Jokowi dan maraknya judi online. Ia menyebut, jika isu politik tidak dikelola dengan baik, maka keresahan sosial dapat meningkat.

"Kesulitan ekonomi mungkin masih bisa diatasi oleh pemerintahan baru. Namun, jika ditambah dengan isu politik yang memicu kegaduhan, akan muncul keresahan sosial yang berdampak pada instabilitas politik," katanya.

Menurutnya, berlarut-larutnya polemik ijazah Jokowi juga menimbulkan persepsi publik bahwa ada ketidaksesuaian antara fakta hukum dan narasi yang berkembang.

 Ia mengkritisi pernyataan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah tersebut asli, sementara sebagian kalangan sipil masih menuntut pembuktian secara ilmiah.

"Ketika lembaga resmi seperti Bareskrim menyatakan ijazah itu asli, tetapi publik tidak sepenuhnya percaya, maka muncullah dugaan bahwa ada agenda tertentu untuk menghentikan penyelidikan," ucap Rocky.

Ia juga menyatakan bahwa ketidakpuasan publik terhadap proses pembuktian bisa mendorong tuntutan akademik dan ilmiah untuk membuka kembali kasus tersebut. Hal ini dinilai berpotensi memperkeruh situasi jika tidak dikelola secara transparan dan terbuka.

"Keadaan ekonomi yang sudah suram bisa menjadi semakin gelap jika isu-isu politik seperti ini terus disorot tanpa penyelesaian yang kredibel di mata publik," pungkasnya. 

(TRIBUNJAMBI.COM/TRIBUNNEWS.COM)

Baca juga: Memang Nasuk? Enggak Respon Anies Baswedan Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Ada Juga Nama Jokowi