Logika Rocky Gerung Soal Isu Copot Gibran Wapres, Jika Naik Jadi Presiden Itu yang Dikhawatirkan

Sebelumnya Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan tuntutan mengganti Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa saptamarga dan sumpah prajurit," kata Wiranto di Jakarta.

Baca juga: 5 Berita Populer Jambi, Postingan Gubernur Al Haris Usai Dikomentari Anggota DPR RI Dapil Jambi

Muncul pula opsi mengganti Gibran sebagai Wapres lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kata Wiranto, Presiden Prabowo Suubianto tak memiliki kewenangan sesuai prinsip pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Menurut Wiranto, Presiden Prabowo Subianto masih akan mempelajari usulan Forum Purnawirawan TNI.

Diketahui forum tersebut memberikan delapan tuntutan pada Presiden Prabowo Subianto.

Termasuk merombak kabinet.

"Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa," kata Wiranto.

AM Hendropriyono Komentar

Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), AM Hendropriyono, mengomentari isu usulan para purnawirawan TNI yang meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. 

"Katanya negeri bebas (berpendapat), jadi mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong," ujar Hendropriyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025). 

Dia mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi yang membebaskan masyarakatnya menyampaikan aspirasinya. 

Dia menambahkan, terkait apakah usulan itu diterima atau tidak, dikembalikan lagi kepada masyarakat Indonesia secara umum. 

"Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat bangsa Indonesia, boleh saja menyampaikan aspirasi," tuturnya. 

Dia percaya, jika purnawirawan yang bersuara, maka pendapat itu sudah terukur dan tidak keluar dari bingkai ideologi Pancasila.