Syarif Fasha Sindir Al Haris Soal Kunjungan Wamen ESDM ke Jambi, H Bakri: Fasha Itu Berlebihan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pernyataan terbuka Anggota DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha, yang menyalahkan Gubernur Jambi Al Haris karena dinilai tidak memberikan informasi terkait kedatangan Wakil Menteri ESDM ke Jambi, menuai sorotan publik dan menuai respons dari rekan-rekannya sesama legislator.

Pernyataan Fasha dalam sebuah forum resmi itu viral di media sosial dan dianggap menyudutkan Gubernur Jambi, seolah-olah kepala daerah bersikap acuh terhadap wakil rakyat dari dapilnya sendiri.

Namun, sejumlah tokoh senior Dapil Jambi di DPR RI justru memiliki pandangan berbeda dan meluruskan duduk perkara yang sebenarnya.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), H Bakri, yang telah tiga periode duduk di Senayan, menilai pernyataan Fasha terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan pemahaman terhadap mekanisme komunikasi kelembagaan yang berlaku antara pusat dan daerah.

“Saya pikir yang disampaikan Fasha itu berlebihan. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur HBA, Zumi Zola, sampai Al Haris. Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari,” tegas Bakri.

Ia mengingatkan bahwa bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui setiap agenda kementerian, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi.

Bahkan menurutnya, seorang anggota DPR RI justru harus aktif menjalin komunikasi baik ke kementerian maupun ke kepala daerah.

“Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan pasif lalu menyalahkan daerah,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Basri Agus (HBA), anggota DPR RI sekaligus mantan Gubernur Jambi.

Ia menekankan bahwa dalam kunjungan pejabat pusat ke daerah, tanggung jawab koordinasi justru ada pada kementerian atau pihak pengundang.

“Kalau itu agenda kementerian, ya kementerian yang ngajak dan mengundang DPR RI. Bukan gubernur. Kalau dak dikabari, manalah gubernur tau,” ujar HBA.

Ia menilai polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak menjaga etika komunikasi dan tidak melempar persoalan internal ke ruang publik.

Menurutnya, Gubernur Al Haris selama ini sangat terbuka dan responsif terhadap segala agenda nasional yang masuk ke wilayahnya.

“Pak Gubernur sangat responsif. Tapi tentu harus ada informasi resmi. Kalau tidak dikasih tahu, bukan berarti beliau tidak peduli,” imbuh HBA.

Keduanya sepakat bahwa persoalan ini adalah soal miskomunikasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.