Khawatir Bakal Ditangkap, Menlu Israel Memilih Kabur dari Inggris

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menghadapi tekanan internasional saat kunjungan singkatnya ke Inggris.

Kepergiannya tak lepas dari kelompok pengacara dan aktivis mengajukan permohonan surat perintah penangkapannya atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang di Gaza.

Permohonan diajukan oleh Global Legal Action Network (GLAN) bersama Hind Rajab Foundation (HRF) ke Pengadilan Westminster Magistrates pada Rabu (16/4/2025), mengutip keterlibatan Sa’ar dalam pengepungan Rumah Sakit Kamal Adwan dan blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Sa’ar dilaporkan bertemu secara pribadi dengan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy. Namun, sehari kemudian, GLAN mengungkap bahwa ia telah mempercepat kepulangannya dari Inggris setelah mengetahui adanya proses hukum terhadap dirinya.

"Sa’ar kini melarikan diri dari Inggris," tulis GLAN melalui platform X. Mereka juga mengimbau publik agar tidak mendekatinya karena kemungkinan dikawal oleh petugas keamanan bersenjata.

Permohonan penangkapan ini berkaitan langsung dengan insiden antara Oktober dan Desember 2024, di mana pasukan Israel disebut melakukan pengepungan terhadap rumah sakit, menyerang staf medis, serta menculik direktur rumah sakit, Dr. Hussam Abu Safiya. Sa’ar diduga menjadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut sebagai anggota senior kabinet keamanan Israel.

“Perannya dalam membela dan merancang kebijakan militer Israel menunjukkan keterlibatan langsung dalam aksi-aksi yang kini sedang disorot Mahkamah Pidana Internasional,” tulis pernyataan GLAN dan HRF.

Sebelumnya, ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant. Kini Sa’ar disebut sebagai tokoh berikutnya yang perlu dimintai pertanggungjawaban hukum secara individu.

Meski berada dalam tekanan hukum internasional, sebagian negara Barat tetap memberikan sambutan kepada para pejabat tinggi Israel. Amerika Serikat bahkan menerima Netanyahu awal bulan ini, sementara Hongaria menyatakan mundur dari keikutsertaan di ICC.

Konflik Israel di Gaza telah menelan lebih dari 61.500 korban jiwa sejak Oktober 2023. Dalam proses terpisah, Israel juga tengah digugat di Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Afrika Selatan atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina.

Kian jelas bahwa tuntutan keadilan di pengadilan internasional tidak hanya menyasar pemimpin tertinggi negara, tapi juga jajaran menterinya yang dianggap turut bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan militer yang berujung pada penderitaan sipil.

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com

Baca juga: Kekurangan Personel, Israel Kerahkan Prajurit Muda Bertempur di Gaza

Baca juga: Inilah Operasi Pemecah Pedang Al Qassam yang Rontokkan Jip Israel