TNI Aktif Tidak Bisa Masuk BUMN, Hanya yang Pensiunan

TRIBUNJAMBI.COM- Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif tidak bisa masuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ini seperti ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, saat bertemu dan berbincang dengan 7 pimpinan redaksi (pimred) di  perpustakaan pribadinya, Minggu (6/4/2025).

Hadir Lalumara Satriawangsa (TV One), Uni Lubis (IDN Times), Najwa Shihab (Narasi), Alfito Deanova (Trans), Valerina Daniel (TVRI), Sutta Dharmasuta (Kompas) dan Retno Pinasti (SCTV),

“TNI aktif tidak bisa masuk BUMN. Yang boleh hanya pensiunan TNI. Pensiunan TNI adalah warga sipil juga. Jika sudah sipil, tidak boleh ada dikotomi TNI atau bukan TNI. 

Semua patriot dengan hak yang sama. Untuk Kementerian, terbatas di 14 Kementerian yang memang tugasnya terkait langsung dengan TNI,” jelas Prabowo.

“Terkait personalia, saat ini kita membutuhkan ASN yang bisa bertugas di tempat-tempat yang tidak mudah. Setiap prajurit TNI berkontrak bersedia ditempatkan di mana saja. Sekarang untuk ASN kita terapkan kontrak yang sama,” lanjutnya.

Baca juga: Dadang Menangis Saat Ditelepon Dedi Mulyadi, Bantah Potong Uang Kompensasi Sopir Angkot

Baca juga: KPU Bungo Jambi Gelar Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PSU Tingkat Kabupaten

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 10 Halaman 309, Persoalan Pemanasan Global

Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut juga dikonfirmasi bagaimana pandangannya tentang UU TNI 2025 yang dinilai mengembalikan dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru.

“Saudara bisa membuka catatan sejarah dan membaca saya adalah bagian dari ABRI yang menghendaki perubahan dan mendukung reformasi,” jawab Prabowo.

“Karena itu saya tidak akan mengkhianati reformasi. Esensi utama dari UU TNI 2025 adalah perpanjangan usia pensiun. Sangat sulit bagi TNI untuk berkembang sebagai organisasi  jika setiap beberapa tahun kita harus ganti Panglima karena terbatas usia pensiun. Tidak ada agenda lain,” lanjutnya.

Kemudian, Prabowo pun dikonfirmasi tentang adanya kritik dan demonstrasi atas pembahasan UU TNI 2025 yang dinilai tidak transparan, serta kekhawatiran RUU Polri juga akan tidak transparan.

“Saya menerima ada publik yang khawatir karena membaca naskah RUU yang tidak resmi, dan tidak mendapatkan naskah RUU yang resmi,” ucap Prabowo.

“Untuk itu saya akan bantu pastikan transparansi proses RUU Polri, dan pastikan naskah RUU yang resmi diedarkan berkala untuk diikuti oleh publik,” lanjutnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Jelang Selesainya Masa Cuti Lebaran, Tiket Pesawat Jambi-Jakarta Sold Out

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 10 Halaman 309, Geografi Sebagai Sumber Pengetahuan