Rapat DPR dengan Pertamina Memanas, Andre Rosiade Sebut Ahok Bacot, Soal Amplop Pertamina Dibantah

TRIBUNJAMBI.COM - Nama anggota DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron jadi sorotan usai diduga menerima amplop kuning ketika rapat bersama PT Pertamina pada Selasa 11 Maret 2025.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut video Herman Khaeron menerima amplop itu yang beredar merupakan narasi sesat.

Hal itu disampaikan Andre Rosiade disela rapat Komisi VI DPR dengan Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Hulu Negeri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rab (12/3/2025).

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi VI dengan Pertamina kemarin, ada pembagian amplop ya. Waktu Pak Darmadi bicara ya. Waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri, ada bapak batik warna kuning terima amplop warna cokelat ya. Kan kemarin itu viral," ujar Andre. 

"Dan narasi ini adalah narasi sesat yang seakan-akan dibangun opininya bahwa rapat dengan Pertamina kemarin bahwa anggota Komisi VI nerima amplop," tambahnya lagi.

Diungkapkan Andre Rosiade, amplop yang diterima Herman Khaeron itu adalah amplop uang SPPD atau perjalanan dinas. Uang itu, menurut dia, diterima Herman setelah melakukan perjalanan dinas.

Baca juga: Karma Lurah Usai Ngemis Minta AC ke Warga Pakai Proposal, Ngaku Salah Berujung Disanksi

Baca juga: Isu Nikita Mirzani Sengaja Dipenjarakan Maharani dengan Rp 10 Miliar Suap Polisi Terjawab: Aneh!

"Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil," ujar Andre.

Andre pun memberi kesempatan kepada Herman untuk memberikan klarifikasi langsung terkait amplop itu supaya tidak ada fitnah lagi.

"Saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back mafia terhadap kita," kata Andre.

Penjelasan Herman Khaeron

Dalam penjelasannya, Herman Khaeron menyebut bahwa dirinya merasa geli ketika membaca narasi yang beredar.

"Karena saya kemarin memang mengkritisi kalau ada oknum yang mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan korup, setuju untuk ditindaklanjuti oleh APH (aparat penegak hukum) dan berikan sanksi seberat-beratnya," kata Herman.

Dia juga mengatakan, narasi yang beredar di media sosial itu adalah fitnah keji.

Herman menegaskan bahwa uang perjalanan dinas itu seharusnya diambil pekan lalu, namun dirinya baru bisa mengambil kemarin.

"Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proxy terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka," ujar Herman Khaeron.

Rapat Memanas saat Andre Rosiade Singgung Ahok

Sebelumnya, rapat kerja antara Komisi VI DPR dan PT Pertamina (Persero) ini juga sempat panas ketika nama mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dibawa-bawa terkait kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina. 

Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina beserta holding-nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, bercerita bahwa dirinya kaget karena tiba-tiba diserang warganet yang menurutnya buzzer Ahok pada 1 Maret 2025.

Andre mengeklaim semua media sosialnya diserang oleh ribuan akun yang dia sebut sebagai buzzer Ahok.

"Buzzer-nya banyak, akunnya following-nya 0, followers-nya 0, saya screenshot. Kalau diproses hukum, saya bisa buktikan itu, Pak. Jadi itu buzzer Ahok," ujar Andre.

Andre mengatakan, setelah dia cari tahu, rupanya buzzer itu menyerang dirinya karena pernah meminta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengganti Ahok dari kursi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020.

Andre mengakui, saat itu, ketika masih menjadi anggota Komisi VI DPR, dirinya meminta Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina.

Dia juga menyoroti Ahok yang cuma berkunjung ke kilang Pertamina sebanyak satu kali saja, tanpa pernah mengunjungi kilang-kilang lainnya setelah itu. 

"Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak orang tua. Pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi, tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu, 'Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa bicara ke Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN tidak setuju, saya bisa ngomong ke Presiden'. Karena Ahok dulu temannya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot, tidak akan dicopot. Sakti mandra guna, keluar dari penjara jadi komut," jelasnya.

"Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina," sambung Andre.

Kemudian, Andre membandingkan Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Ahok dalam menyikapi kasus korupsi.

Erick, kata Andre, datang langsung ke Kejagung untuk memproses kasus korupsi di BUMN.

Erick juga menyerahkan data kepada aparat penegak hukum. "Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, langsung diproses, bagaimana? Pak Prabowo mengatakan, 'Lanjutkan langsung proses hukum'. Diproses (korupsi) Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Enggak ada kan?" tukas Andre.

Diteriaki Rieke Diah Pitaloka 

Setelah itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, tiba-tiba berteriak kepada Andre.

Rieke meminta Ahok dipanggil ke rapat DPR. Namun, Andre menolak.

"Panggil Ahok ke sini," teriak Rieke.

"Ngapain dipanggil? Ngapain kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun, enggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan," balas Andre.

Menurut Andre, jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya dia membawa data itu ke Kejagung, Polri, ataupun KPK.

Dia menegaskan, pengawasan seperti itulah yang Ahok harus lakukan ketika masih menjabat Komut Pertamina dulu.

"Kalau sekarang Kejagung melakukan penangkapan di era Prabowo, lalu dia ngebacot, 'Oh saya punya data'. Lah elu ngapain saja bro selama ini? Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo," imbuh Andre dikutip dari artikel Kompas.com yang berjudul "Rapat DPR Sempat Panas Usai Ahok Disebut "Bacot" dan "Pahlawan Kesiangan" di Kasus Korupsi Pertamina" https://nasional.kompas.com/read/2025/03/12/13191861/rapat-dpr-sempat-panas-usai-ahok-disebut-bacot-dan-pahlawan-kesiangan-di?page=all#page2.

Tersangka Kasus Pertamina Bikin Grup WA "Orang-orang Senang", Jaksa Agung: Kalau Masih Ada Kurang Ajar

Terpisah, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan mendalami ada tidaknya grup WhatsApp (WA) bernama “Orang-orang Senang” yang diduga digunakan sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Burhanuddin menegaskan, sejak para tersangka ditahan oleh penyidik, mereka sudah tidak bisa berkomunikasi menggunakan handphone.

“Tentang grup WA, kita lagi dalami ya. Kita dalami, karena di tahanan tidak boleh membawa alat komunikasi. Kalau ada, berarti anak buah saya yang kurang ajar, saya akan tindak. Kalau ada. Kita dalami,” kata ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menegaskan, pihaknya baru mendengar keberadaan “grup orang-orang senang” itu dari pemberitaan di publik. 

“Dicari apakah ada grup itu atau tidak. Bahwa kita mendengar juga di publik, di media. Nah makanya, ini benar enggak ya? Kan gitu. Tapi kalau setelah mereka ditahan, itu bisa kami pastikan itu tidak ada,” kata Harli.

Dia menegaskan, jika setelah para tersangka ditahan masih terdapat grup untuk berkomunikasi ini, Kejaksaan Agung akan menindak tegas anggota mereka yang mengawasi tahanan.

“Kalau memang itu ada sewaktu mereka sudah ditahan, ya, kita tegas. Sekarang kan kalian lihat, mana ada jaksa yang nakal, sampaikan. Sedangkan, jaksa saja ada yang kita pidanakan kok. Iya, itu komitmen,” tegasnya.

Sebelumnya, grup WA “Orang-orang Senang” sempat disinggung dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina.

"Bahkan, tadi malam, Pak Simon, ketika kami mau tidur, kami mendengar satu berita yang di-share kawan kami di grup Komisi VI, menangis hati kami, Pak. Sampean tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejagung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah 'Orang-Orang Senang'.

Nauzubilah. Jadi, ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak, dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok, bukan hanya dari negara, tapi juga dari rakyat kami," ujar Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Mufti Anam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Mufti juga menyemprot dan memarahi para petinggi PT Pertamina yang tidak membahas sedikit pun kasus bensin Pertamax oplosan dalam rapat bersama DPR.

Padahal, kata Mufti, mereka sudah menunggu rapat tersebut digelar selama berminggu-minggu.

"Pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini," ujar Mufti. 

"Padahal, kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi VI dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Tapi, juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak," sambung dia.

Mufti mengatakan, rakyat sedang marah besar terhadap Pertamina di bulan suci Ramadhan ini. Dia menyebut, masyarakat merasa ditipu oleh Pertamina selama bertahun-tahun lamanya.