Pilbup Bungo Bisa Lanjut, KPU Provinsi Jambi Evaluasi Pascarusuh Debat Paslon

Pilkada Bungo

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Seminggu jelang pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Bungo.

 Evaluasi itu akibat kerusuhan saat debat calon empat hari lalu.

Kala itu, pendukung kedua pasangan calon saling lempar batu, sekira 500 meter dari lokasi debat pilkada di Hotel Semagi Bungo. Beberapa orang luka-luka akibat peristiwa tersebut.

Seusai rusuh, KPU Provinsi Jambi mengevaluasi pelaksanaan, serta melakukan rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota termasuk Bungo.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Yatno, mengungkapkan evaluasi yang dilakukan KPU terkait pelaksanaan pilkada secara keseluruhan.

"Kita sudah rapat koordinasi dengan Forkopimda juga, jadi kegiatan ke depan itu koordinasinya harus bagus, dengan Bawaslu, kepolisian dan lainnya," ucapnya, Rabu (20/11).
Evaluasi dilakukan agar rangkaian kegiatan dan tahapan ke depan tidak terjadi hal yang sama. 

Terkait kerusuhan di Bungo, dia mengatakan permasalahan itu sudah selesai dan sudah ditangani dengan baik oleh para stakeholder. 

"Sehingga saat ini tidak menjadi kendala untuk persiapan pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang," lanjutnya.

Baca juga: Polisi Tangkap Pria di Jambi Nekat Curi Motor Pakai Kunci T, Sudah Beraksi 3 Kali

Baca juga: 10 Ribu, Bandingkan Makanan Siswa SMA TT Jambi yang Dinilai Tak Layak Konsumsi vs di Warung

Sebelumnya, Yanto mengatakan rusuh di Bungo di luar kendali di KPU, karena terjadi di luar arena debat. "Debat itukan pasti sudah melakukan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan debat. Sda tata tertib yang diatur di dalam ruangan debat," ucapnya.

"Kalau yang diluar itu kan penangung jawab dari masing-masing calon, karena ini kan sudah dirapatkan dengan semua pihak," tambahnya.

Indeks Kerawanan di Provinsi Jambi

Dua kabupaten-kota di Provinsi Jambi, memiliki tingkat kerawanan tinggi saat pemilihan kepala daerah tahun ini.

Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) itu dipaparkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi saat rapat koordinasi dan peluncuran pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024 di Ratu Convention Centre (RCC), Kota Jambi, pada Agustus lalu.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin, menyebutkan daerah kategori rawan tinggi yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun.

Dalam pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024, Provinsi Jambi dikategorikan rawan sedang dengan skor 41,63," ucapnya.

Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, ada dua kabupaten/kota masuk dalam kategori rawan tinggi, delapan kabupaten/kota rawan sedang dan satu kabupaten rawan rendah.

Daerah yang terindikasi rawan tinggi, yaitu Kabupaten Sarolangun dengan skor 26,05 dan Kota Jambi dengan skor 22,3.

Delapan daerah kategori sedang, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) skor 20,73, Merangin skor 15,19, Batanghari skor 15, Tebo skor 10,00, Muaro Jambi skor 6,91, Sungai Penuh skor 6,51, Kerinci skor 6,32, dan Tanjung Jabung Timur skor 6,32.

Baca juga: 3 Shio Paling Beruntung soal Uang Besok Jumat 22 November 2024: Naga, Kuda, Monyet Ada Kabar Gembira

Baca juga: Kampanye Syukur-Khafid, Massa SUKA Menyemut, Tomas: Kawal Kemenangan Ini, Bawa Perubahan Merangin

Sementara hanya satu kabupaten yang masuk kategori rawan rendah, yakni Bungo dengan skor 2,3.

"Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara nasional sudah diluncurkan oleh Bawaslu RI. Bawaslu memetakan sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang masuk dalam kerawanan kategori tinggi, sedang dan rendah," ujarnya.

"Rawan di sini bukan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi dalam konteks pemilu, fokusnya kerawanan pada kontestasi, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan pemilu," tutur Wein.

Wein mengatakan IKP bisa dijadikan peringatan dini dalam rangka mitigasi, bukan justice kerawanan.

"Kami berharap ini menjadi basis merencanakan sistem pemilu yang aman ke depannya. Penting bagi kita semua pihak memahami potensi kerawanan yang dapat mengganggu proses pemilihan yang demokratis,” katanya. 

Bawaslu Beri Perhatian Khusus

Bawaslu Provinsi Jambi memberikan perhatian khusus kepada Bungo seusai kisruh pelaksanaan debat publik pasangan calon pada 16 November lalu.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman mengatakan bahwa meskipun kisruh terjadi diluar arena debat, namun tetap masih dalam rangkaian debat pilkada.

"Seharusnya semua bisa melakukan upaya preventif, walaupun kejadiannya diluar tapi rangkaiannya itu dari pelaksanaan debat, banyak faktor yang memengaruhi," ucapnya, Rabu (20/11/2024).

Namun, kata Ari kejadian tersebut terjadi setelah pelaksanaan debat, dan sifatnya pemukulan. 

Dan berdasarkan keterangan KPU Bungo yang menyaksikan bahwa masuknya adalah pidana umum. 

Baca juga: Banjir Bandang Kerinci Jambi, Air Bercampur Lumpur dan Kayu Terjang Desa Pengasi Lama

"Peristiwa itu lebih kepada pidana umum karena pemukulan, lain hal kalau itu menghalang-halangi orang datang debat, itu bisa masuk pasal pidana pemilihan karena menghalangi orang melakukan kampanye," jelasnya.

"Tapi itu pemukulan murni, masuk ke dalam pidana umum, perbuatan tidak menyenangkan atau penganiayaan dan itu sudah dikoordinasikan Bawaslu dengan polres dan pihak terkait," tambahnya.

Kata Ari, bahwa kejadian tersebut tentu kedepan harus diantisipasi dan menjadi atensi khusus agar tidak terjadi hal yang sama, terutama pada hari H pemilihan.

Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU, Forkopimda dan stakholder untuk melakukan upaya pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

"Pertama sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing, Bawaslu bisa menghimbau, KPU juga bisa memberikan teguran, kemudian kepolisian bisa mengumpulkan para pihak terutama yang sedang berkonflik untuk kedepan sama sama menjaga ketertiban dan lain sebagainya," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga akan mendorong Bawaslu Bungo untuk melakukan imbauan-imbauan agar bisa sama-sama kita menciptakan pemilu yang aman. (Tribunjambi.com)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News