Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 94, Internalisasi Nilai Pancasila

TRIBUNJAMBI.COM - Simak pembahasan kunci jawaban kelas 12 mata pelajaran PKN Kurikulum Merdeka halaman 94.

Materi ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam UUD NKRI Tahun 1945.

a. Berikan contoh internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam UUD NKRI Tahun 1945
dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

JAWABAN

Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

a. Contoh Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya

Pancasila sebagai dasar negara telah dijabarkan secara rinci dalam UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan turunannya. Berikut beberapa contoh konkrit internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia:

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha EsaUUD 1945: Pasal 29 mengatur kebebasan beragama dan kedudukan agama dalam kehidupan bernegara.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persyaratan perkawinan antaragama, menunjukkan penghormatan terhadap perbedaan agama.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan BeradabUUD 1945: Pasal 28A-J menjamin hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak berpendapat, dan hak atas keadilan.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi payung hukum bagi perlindungan HAM di Indonesia.
Sila Ketiga: Persatuan IndonesiaUUD 1945: Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
 
 Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/PerwakilanUUD 1945: Bab VII mengatur tentang lembaga-lembaga negara yang dipilih melalui mekanisme demokrasi.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
   

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat IndonesiaUUD 1945: Pasal 33 mengatur tentang perekonomian nasional yang berkeadilan sosial.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain contoh-contoh di atas, internalisasi nilai-nilai Pancasila juga dapat dilihat dalam:

Tujuan nasional: Pasal 3 UUD 1945 menegaskan tujuan nasional Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.   

Hukum adat: Meskipun hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif, namun nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam norma-norma hukum adat.
Namun, perlu diingat bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum tidak selalu berjalan mulus. Terkadang terjadi pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dengan kepentingan kelompok tertentu atau bahkan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik hukum di Indonesia selalu berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Disclaimer

1. Pembahasan di atas hanya sebagai referensi belajar.

2. Soal di atas merupakan pertanyaan terbuka. Artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku di atas.

3. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban. Siswa dapat mengembangkan jawaban yang lebih baik.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 108, Mengenalkan Nilai Budaya Indonesia