Peta Perbedaan Dukungan Paslon Antara Kader PAN di Jambi dan DPP, di Pilgub, Pilbup s/d Pilwako

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sebagian kader Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bakal berbeda dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi. 

Ada perbedaan dukungan antara dewan pimpinan pusat partai (DPP) dengan keinginan sejumlah kader.

Berikut peta politik Jambi, terutama perbedaan dukungan bakal calon di pilkada antara PAN dan sebagian kadernya.

Perbedaan dukungan itu terlihat pada kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) serta pemilihan wali kota dan bupati.

Di Pilgub Jambi 2024, ada dua kader PAN yang maju, Al Haris dan Romi Hariyanto. 

Partai besutan Zulkifli Hasan itu lebih memilih mengusung petahana Al Haris yang merupakan ketua majelis penasihat partai (MPP), daripada Romi Hariyanto yang merupakan kader murni.

Beberapa politikus senior menolak keputusan DPP partai yang tidak mendukung Romi Hariyanto untuk maju di pilkada tahun ini.

Saat pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada 27-29 Agustus lalu, beberapa politikus PAN ikut mengantarkan pasangan Romi Hariyanto-Sudirman ke KPU.

Ada Fadli Sudria, Supriyono dan kader lain dengan mengenakan atribut lengkap berwarna biru khas PAN.

"Ini menunjukan identitas kami, bahwa kami orang PAN tetap berada di barisan Romi, Kami fokus, kami tidak menghiraukan partai, kami mengapresiasi partai politik yang mendukung Romi hariyanto sebagai calon gubernur Jambi, Insyaallah kami masih berada di barisan Romi Hariyanto Sudirman," kata Fadli.

Bahkan, dia tak menghiraukan peringatan yang sudah disampaikan ketua umum bahwa kader PAN harus tegak lurus mendukung pasangan Al Haris-Sani.

Di daerah, hal serupa juga terjadi.

Di Pilbup Muaro Jambi, PAN lebih memilih mengusung kader "naturalisasi", Masnah Busro, yang juga menjabat Ketua DPD PAN, daripada kader murni partai, yakni Bambang Bayu Suseno (BBS).

Begitu juga di Pilbup Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), PAN pilih mengusung Zumi Laza yang langsung ditunjuk menjadi Ketua DPD PAN Tanjabtim, daripada Dilla Hikmah Sari yang juga kader PAN.

Di Pilbup Tebo, Hamdi yang merupakan kader PAN tak mendapat restu partai matahari biru dan lebih memilih mengusung Aspan untuk maju.

Selanjutnya, di Pilbup Merangin. Partai lebih memilih M Syukur dibanding Nalim, mantan Bupati Merangin yang merupakan kader militan PAN.

Di Kabupaten Kerinci pun juga terjadi. Ada perbedaan pilihan dukungan di kader PAN.

Anggota DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, tak dapat dukungan dari partai. PAN lebih memilih mendukung putra mantan Bupati Kerinci Murasman, yakni Monadi untuk berlaga di pilkada. 

Dinamika yang Biasa

Ketua Tim Penjaringan Pilkada PAN Jambi, Madian Saswadi, mengatakan perbedaan tersebut merupakan dinamika yang biasa dalam pilkada.

Namun, Ketua Bappilu DPW PAN Jambi itu mengatakan kebijakan DPP mewajibkan untuk semua kader tegak lurus dengan putusan DPP.

"Suatu dinamika yang biasa terjadi di pilkada, namun kebijakan partai mewajibkan seluruh kader untuk tegak lurus mendukung calon yang sudah di putuskan oleh partai," ucapnya, Selasa (3/9). 

Sanksi Berat Menanti

Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, H Bakri, meminta seluruh kader, pengurus di semua tingkatan dan anggota DPRD untuk memberikan dukungan punuh kepada kandidat yang diusung partai.

Kata dia, jika ada di antara kader-kader yang tidak sejalan dengan keputusan partai maka akan dikenakan sanksi tegas.

“Sanksi tegas bagi kader yang tidak mengikuti keputusan partai, mulai sanksi administrasi hingga pemecatan,” tegasnya.

Bukan hanya itu, ia juga meminta semua kader untuk bekerja keras memenangkan semua kandidat yang diusung oleh PAN.

"Jangan lagi ada kader dan anggota DPRD yang terpilih, tidak serius. Target kita adalah memenangkan pilkada di delapan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, termasuk Merangin. Jadi, semua harus fokus dan bekerja keras," tuturnya.

Gesekan Harus Diselesaikan

Dosen Ilmu Politik Universitas Jambi, Citra Darminto, mengatakan saat menghadapi pilkada, gesekan yang ada di Partai Golkar dan PAN harus segera diselesaikan.

Golkar dan PAN mesti berhati-hati dan belajar dari pengalaman yang sudah ada. Apalagi, Golkar dan PAN akan menghadapi Pilkada Serentak 2024. 

Perpecahan akan sangat merugikan kepentingan politik Golkar dan PAN ke depan, termasuk dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Dinamika yang terjadi saat ini, sebenarnya lebih karena kepentingan dalam pengusungan calon kepala daerah, tidak dalam konteks untuk memperebutkan kekuasaan di internal partai. 

Artinya, sebetulnya konteksnya perbedaan itu muncul saat ini lebih kepada ada pandangan secara prinsip diantara kubu yang berdinamika dalam kaitan aspek ideologis partai dan lebih kepada antara relasi partai yakni PAN dan Golkar dengan pemerintahan.

Jadi, inilah yang menjadi alasan-alasan bagi beberapa kader terbelah di tubuh dua partai tersebut.

Namun, perbedaan pandangan ini tidak berdampak signifikan terhadap kontestasi pilkada nanti. Riak-riak dan dinamika menjelang pilkada itu biasa terjadi, apalagi untuk partai sebesar Golkar dan PAN.

Dinamika itu akan mudah diatasi dan tidak akan sampai pada perpecahan sepanjang tidak ada perbedaan fatsun politik secara ideologis. 

Kalau memang ada 'gentlement agreement', mestinya ditaati. Kalau tidak ada, ya, jalankan sesuai aturan main partai. (dna)

Baca juga: Seteru Kader di Markas Banteng, Tuding Mulyono Bikin Anies dan Ono Gagal Melenggang ke Pilkada

Baca juga: Waspada, Ini 2 Daerah di Jambi yang Rawan Saat Pilkada Serentak 2024 Versi IKP Bawaslu