Kunci dan Jawaban
Kunci Jawaban Soal CAT Tes PPK dan PPS Pilkada 2024
Berikut soal pilihan ganda ujian tes tulis PPK dan PPS untuk Pilkada 2024 yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Penulis: Heri Prihartono | Editor: Heri Prihartono
TRIBUNJAMBI.COM - Berikut soal pilihan ganda ujian tes tulis PPK dan PPS untuk Pilkada 2024 yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
15 Soal Pilihan Ganda Ujian Tes Tulis PPK dan PPS Lengkap Jawaban
Soal 1
Sistem apa yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?
A. Sistem mayoritas absolut
B. Sistem mayoritas sederhana
C. Sistem distrik
D. Sistem proporsional
Jawaban: C. Sistem distrik
Penjelasan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota DPD dipilih dengan sistem distrik, di mana setiap daerah pemilihan (dapil) memiliki satu kursi. Calon yang memperoleh suara terbanyak di dapilnya akan terpilih sebagai anggota DPD.
Soal 2
Siapa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)?
A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B. KPU Daerah
C. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Jawaban: A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Penjelasan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DPT ditetapkan oleh KPU berdasarkan daftar pemilih sementara (DPS) yang diajukan oleh KPU Daerah.
Soal 3
Peraturan apa yang digunakan untuk mengatur penundaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)?
A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
C. Peraturan KPU Nomor X Tahun 20XX tentang Penundaan Pilkada
D. Peraturan Bawaslu Nomor X Tahun 20XX tentang Penundaan Pilkada
Jawaban: B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
Penjelasan: Penundaan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum. Peraturan KPU dan Bawaslu dibuat untuk melengkapi dan melaksanakan UU Pilkada.
Soal 4
Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu dan UU Pilkada?
A. 1 orang
B. 2 orang
C. 3 orang
D. 5 orang
Jawaban: C. 3 orang
Penjelasan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jumlah pengawas pemilu di tingkat kelurahan atau desa adalah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota.
Soal 5
Manakah dari tugas dan kewajiban PPK berikut yang tidak termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu?
A. Membentuk KPPS
B. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih
C. Melakukan pemungutan suara
D. Mendistribusikan logistik pemilu
Jawaban: C. Melakukan pemungutan suara
Penjelasan: Pemungutan suara adalah tugas dan kewajiban KPPS, bukan PPK. PPK bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, termasuk membentuk KPPS, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan mendistribusikan logistik pemilu.
Soal 6
Calon peserta Pemilu harus mendaftarkan diri ke KPU melalui ...
A. PPK
B. PPS
C. KPU Daerah
D. Bawaslu
Jawaban: A. PPK
Penjelasan: Calon peserta Pemilu mendaftarkan diri ke KPU melalui PPK di tingkat kecamatan. PPK kemudian meneruskan pendaftaran ke KPU Daerah.
Soal 7
Siapa yang berhak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan?
A. Peserta Pemilu
B. Saksi Peserta Pemilu
C. Bawaslu
D. Semua jawaban benar
Jawaban: D. Semua jawaban benar
Penjelasan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peserta Pemilu, saksi peserta Pemilu, dan Bawaslu berhak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kepada PPK.
Soal 8
Apa yang dimaksud dengan Daftar Calon Tetap (DCT)?
A. Daftar calon peserta Pemilu yang telah diverifikasi oleh KPU
B. Daftar pemilih yang telah diverifikasi oleh KPU
C. Daftar saksi peserta Pemilu yang telah diverifikasi oleh Bawaslu
D. Daftar pengawas pemilu yang telah diverifikasi oleh Bawaslu
Jawaban: A
ReplyForward
Add reaction
Baca juga: 35 Orang Meninggal saat Pemilu 2024 Termasuk KPPS dan PPS, Sakit 3.909 Orang
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.