Pemilu di Jambi

KPU Tanjab Barat Diprotes Saksi PKS dan Hanura: Ada Selisih Jumlah Pemilih Disabilitas dan DPTb

Tayang: Minggu, 10 Maret 2024 17:08 WIB

Penulis: Danang Noprianto | Editor: Darwin Sijabat

KPU Tanjab Barat Diprotes Saksi PKS dan Hanura: Ada Selisih Jumlah Pemilih Disabilitas dan DPTb

Tribun Jambi/ Danang Noprianto

Pleno KPU- Dua Saksi partai politik memprotes adanya selisih data jumlah pemilih yang ditampilkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) pada rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi oleh KPU Provnsi Jambi, Minggu (10/3/2024).

Baca Selanjutnya:

Usai Ditetapkan Jadi Wali Kota Jambi, dr Maulana Pergi Umroh

KPU Tanjab Barat diprotes.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dua Saksi partai politik memprotes adanya selisih data jumlah pemilih yang ditampilkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) pada rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi oleh KPU Provnsi Jambi, Minggu (10/3/2024).

Dua saksi yang meprotes data yakni saksi dari PKS Dan saksi Partai Hanura.

Saksi PKS, Ferri Yansah Tanjung menyampaikan bahwa ada perbedaan dari data yang ditampilkan oleh KPU Tanjab Barat.

Ada perbedaan jumlah pemilih disabilitas untuk Pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Jambi.

"Ini selisih-selisih ini saya lihat tadi untuk DPR RI pengguna hak disbalitasnya 568, DPRD Provinsi 572, dan juga DPD 567," ucapnya

Antara DPR RI RI dan DPRD Provinsi Jambi itu ada selisihnya 4, DPRD Provinsi dan DPD RI itu 5 selisihnya, anatara DPR RI dengan DPD RI itu 1 suara.

"Barang ini kemana, kalau ini tidak sinkron tidak usah ketok palu sampai selesai semua, karena satu suara ini berharga bagi kami," tegasnya.

Sementara, saksi partai Hanura M Sanusi menemukan adajya perbedaan jumlah DPTb dari yang ditampilkan oleh KPU Tanjab Barat.

"Tanjab Barat tolong cermati, catatan saya DPTb untuk presiden itu 2.115, kemudian DPTb untuk DPR RI itu 1.755, kemudian DPTb untun DPD itu 1.756, berikutnya DPTb untuk DPRD provinsi itu 1.539," jelasnya.

Dari data tersebut ada perbedaan-perbedaan jumlah, seperti Presiden dengan DPR RI selisihnya 360.

Antara Presiden dan DPD itu harunsya juga 360, namun ini ketemunya 359 ada kurang satu.

Kemudian antara presiden dengan DPRD provinsi itu 536.

Sanusi menemukan saat data pengguna hak pilih keseluruhan digabung, seharunya selisihnya juga sama.

Saat ia cek pengguna hak pilihnya itu di presiden 195.151, jika dikurangi dengan DPR 194.782, ketemunya bukan 360 tapi 369, padahal seharusnya 360.

"Kemudian pengguna untuk DPRD provinsi yang dibawah itu selsisunya 576, total keseluruhan itu menjadi 594, ini ada selisih kurang lebih 18," ungkapnya.

Untuk itu ia mempertahankan bagaimana bisa ada selisih antara penghitungan DPTb tersebut.

Ketua KPU Tanjab Barat, Muhammad Rum menjawab protes yang disampaikan oleh saksi PKS terkait selisih pemilih Disabilitas.

Dia meminta agar pihaknya diberikan waktu untuk mencermati dimana selisih tersebut bisa terjadi.

"Terkait dengan penggunan hak disabilitas tentu kami akan mencermati kembali," ucapnya.

Kemudian terkait dengan protes dari saksi partai Hanura, disampaikan oleh M Ilyas bahwa pihaknya sudah melakukan penyandingan data terutama pengguna hak pilih pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD provinsi, namun pihaknya sudah berupaya mencari selisihnya, namun masih belum semua.

"Itu sudah dilakukan (penelusuran), tetapi belum semua kami kumpulkan," ucapnya.

Kata dia jauhnya selisih pengguna hak pilih dalam DPTb itu setelah di sandingankan di 13 kecamatan, muncul selisihnya di kecamatan Bram Itam.

"Setelah kami telusuri kenbali, itu juga kami menemukan selisih itu di tps 901 dan 902 Bram Itam Raya yaitu TPS khusus," ujarnya

Jadi di TPS tersebut KPU Tanjab Barat menemukan permalasahan yang cukup besar namun samapai hari ini secara data belum mendetail secara rinci berapa total selisihnya.

"Loksus (lokasi khusus) itu sudah kami temukan terkait dengan selisih yang disampaikan saksi Hanura," tuturnya.

Kemudian untuk DPTb lain kata M Ilyas ketika pihaknya menyandingkan dengan pengguna hak pilih di DPD dan DPRD Provinsi itu di kecamatan lain mayoritas hampir seluruhnya sama penggunannya.

"Secara keseluruhan angka, kami belum bisa menyampaikan karena kami masih juga berkomunikasi dengan PPK dibawah karena kami masih menunggu secara detail," tutupnya.

Oleh karena itu pleno penetapan rekapitulasi suara KPU Tanjab Barat di skors sampai KPU Tanjab Barat menemukan jawaban dan persoalan yang ditanyakan saksi PKS dan Hanura. (Tribunjambi.com/ Danang Noprianto)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News