Pengamat Soal Hak Angket: Tak Pengaruhi Hasil Pilpres, tapi Tentukan Nasib Jokowi di Akhir Jabatan

Hak angket disebut tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres 2024, namun menentukan nasib Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatan dengan terhormat atau tidak.

TRIBUNJAMBI.COM - Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) menilai bahwa hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres 2024.

Namun, jika itu digulirkan akan mempengaruhi marwah dari kepemimpinan Presiden Jokowi di akhir masa jabatan.

Seperti diketahui, hak yang dimiliki anggota DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menyampaikan pendapatnya terkait hak angket tersebut.

Dia menilai, wacana yang awalnya diusulkan oleh capres nomor urut 03 ini tak akan mempengaruhi hasil Pilpres 2024.

Justru menurutnya, hak angket ini akan berpengaruh pada nasib kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, hak angket ini akan menentukan apakah Presiden Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden dengan terhormat atau tidak.

Baca juga: Daftar 7 Menteri PDIP yang Diprediksi Bakal Ditarik Megawati dari Kabinet Jokowi

Baca juga: Respon AHY Soal Usul Ganjar Hak Angket DPR: Demokrat Pilih Rekonsiliasi

Baca juga: Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Senin 26 Februari 2024: Hidup Itu Penuh Warna

"Hak angket hanya akan mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi."

"Apakah ia turun tahta dengan terhormat atau tidak," kata Dedi, dilansir WartakotaLive.com, Senin (26/2/2024).

Dedi menjelaskan, hak angket yang sedang diwacanakan saat ini merupakan hak atas penelusuran keterlibatan presiden pada Pemilu 2024, utamanya terkait kebijakan pemerintah.

Nantinya akan dilihat apakah kebijakan pemerintah memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan untuk mempengaruhi proses Pemilu atau tidak.

"Apakah kebijakan itu punya potensi penyalahgunaan kewenangan dan mempengaruhi proses Pemilu atau tidak," ujar Dedi.

Kemudian, jika ditemukan presiden melanggar Undang-undang, maka itu bisa menjadi jalan untuk upaya pemakzulan presiden.

"Jika terbukti presiden ikut campur dalam pengaturan Pemilu sebagaimana dilarang UU, maka presiden potensial termakzulkan," ucap Dedi.

Megawati dan JK Dikabarkan Bertemu Bahas Hak Angket

Wacana hak angket terus bergulir, partai-partai pendukung calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 akan mengajukan hak angket meminta keterangan kepada Presiden Jokowi ihwal dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Mbah Sumila Dimakamkan Pagi Hari, Siangnya Dipindah Gara-gara Lahan Permakaman Dijual Orang

Untuk mematangkan rencana ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan tokoh senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tokoh senior Golkar Jusuf Kalla bukanlah bagian dari agenda Partai Golkar meskipun Jusuf Kalla pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Itu kan bukan agenda partai yah. Jadi tidak melibatkan Golkar," kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (25/2/2024).

Dave menyatakan pihaknya masih menunggu sejauh mana terkait rencana pertemuan Megawati dan JK tersebut.

Dia menekankan, Partai Golkar menolak terkait rencana hak angket mengenai kecurangan pemilu.

"Kita lihat ya, pembahasannya sejauh mana, karena sikap partai sudah jelas dan tegas menolak apapun usaha yang berkaitan dengan hak angket," ujarnya.

Sementara itu, Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus meyakini pertemuan Megawati dengan Jusuf Kalla alias JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

Deddy mengatakan, saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan.

"Ya pasti (Megawati dan JK) bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (22/2/2024).

Karenanya, Deddy meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara.

Baca juga: Sindikat Film Dewasa Internasional Incar Bocah Hobi Mabar, Diberi Skin Diamond, Korban 8 Anak

"Dan (bicara) bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan," ujarnya.

Menurutnya, tak hanya JK yang ingin bertemu dengan presiden ke-5 itu, melainkan beberapa tokoh lain juga.

"Saya kira tidak hanya Pak JK. Saya kira banyak tokoh juga yang pengen ngobrol lah tentang situasi Indonesia hari ini," ucap Deddy.

"Tapi siapa saja dan waktunya, saya enggak ngerti karena saya lagi ngurusin suara di kecamatan di dapil (daerah pemilihan)," ungkapnya menambahkan.

Deddy mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar.

"Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu," imbuhnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Keutamaan Membayar Hutang Puasa Ramadhan dan Tata Cara Mengerjakannya

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 63 Segera Ditutup, Buruan Gabung di Prakerja.go.id

Baca juga: Jadwal Acara NET TV Hari ini Senin 26 Februari 2024: Clean With Passion For Now, Main Hakim Sendiri

Baca juga: Bacaan Injil dan Renungan Katolik Hari Ini Senin 26 Februari 2024: Hidup Itu Penuh Warna

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com