Ini Lokasi 5 TPS di Batanghari yang akan Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

TRIBUN JAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di lima tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Batanghari.

Selain itu, ada wilayah lain yang rencananya dilakukan PSU, yakni Kota Jambi.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Suparmin, mengatakan di Kabupaten Batanghari ada lima TPS yang dilakukan PSU, yaitu Kecamatan Tembesi di TPS 4 Desa Sukaramai, TPS 3 Desa Pelayangan, dan TPS 3 Rantau Kapas.

"Khusus TPS 3 Rantau Kapas Tuo, Bawaslu Kabupaten Batanghari secara lisan menyatakan akan menarik kembali rekom tersebut," ujarnya.

Kemudian Kecamatan Pemayung di TPS 8 dan TPS 3 Desa Lubuk Ruso.

Ketua KPU Batanghari, Ahmad Halim, mengatakan ada lima TPS yang akan dilakukan pemungutan ulang. Di Kecamatan Muara Tembesi, yaitu TPS 04 Desa Suka Ramai, TPS 03 Desa Pelayangan. Di Kecamatan Pemayung, yaitu TPS 03 dan TPS 08 Desa Lubuk Ruso.

"Untuk yang di Tembesi itu PSU untuk lima surat suara dan di Pemayung PSU untuk pilpres," ujarnya pada Selasa (20/2).

Halim menjelaskan PSU dilakukan setelah pihaknya mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Batanghari terkait indikasi pelanggaran.

Di Kecamatan Tembesi, PSU dilakukan akibat adanya warga yang melakukan pemilihan dua kali di TPS berbeda.

Di Kecamatan Pemayung karena kesalahan administrasi oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Di Pemayung itu, kesalahan administrasi. Jadi ada masyarakat yang tidak terdaftar di DPT ikut melakukan pencoblosan. Ada kekeliruan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK)," jelasnya.

Halim mengatakan PSU akan dilaksanakan pada Sabtu (20/2).

Sesuai aturan, pelaksanaan PSU tidak boleh lebih dari 10 hari dari pelaksanaan pemilihan umum.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tebo mengajukan PSU di tiga TPS ke Komisi Pemilihan umum, yaitu TPS 01, 02 dan 03 Desa Tabun Kecamatan VII Koto.

Bawaslu telah menerima laporan dari beberapa TPS terkait pelaksanaan Pemilu 2024 dan ada dugaan pencoblosan tanpa menggunakan KTP.

Ketua Bawaslu Tebo, Paridatul Husni, mengungkapkan laporan yang sudah masuk hingga berasal dari TPS di Kecamatan VII Koto.

"Semua laporan itu berasal dari Desa Tabun, Kecamatan VII Koto," kata Paridatul, Selasa (20/2).

Laporan itu ditujukan ke Bawaslu Tebo, sebab ditemukan dugaan pencoblosan warga yang tidak menggunakan KTP. Pihaknya sudah menelusuri hal tersebut dan diperkuat dengan klarifikasi penyelenggara di tingkat kecamatan.

"Jadi ada tiga TPS yang direkomendasikan untuk menggelar PSU di Desa Tabun, yaitu TPS 01, 02 dan 03," katanya.

Meski demikian, Paridatul belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga TPS tersebut.

"Kita tunggu saja nanti, yang jelas kita sudah menyampaikan surat rekomendasi PSU ke KPU Tebo," ujarnya.

Gaman Sakti, pengamat politik di Tebo, menilai pelaksanaan PSU ini mesti dilakukan dengan pengawasan ketat.

Mantan Komisioner KPU Tebo dua periode itu mengatakan PSU di TPS sangat rawan terjadinya politik uang.

"Sebab di sana akan menjadi pertarungan caleg-caleg untuk dipilih yang dapat mendulang suaranya. Maka ini penting diperketat pengawasannya untuk menciptakan pemilu jurdil," katanya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Komisioner KPU, Gaman menjelaskan PSU dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat seperti yang diatur dalam PKPU seperti terjadi bencana alam, kemudian jika petugas KPPS merusak surat suara yang telah dipilih dan jika pemilih tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar sebagai DPT maupun DPTb, namun melakukan pencoblosan.

Gaman mengatakan jika salah satu syarat tersebut terbukti, maka KPU harus melaksanakan PSU.

"Kemudian soal partisipasi masyarakat jika PSU dilakukan biasanya tetap antusias namun berkurang dari pemilihan awal. Tapi juga bisa lebih karena mobilisasi caleg-caleg yang bersaing dk TPS tersebut," katanya.

Untuk itu, menurut dia jajaran bawaslu mesti lebih jeli melakukan pengawasan jika PSU dilakukan dalam waktu dekat. "Bawaslu harus lebih jeli. Biasanya PSU itu lebih rentan dengan money politik," pungkasnya. (uti/nik)

Baca juga: Analisis Politik, PKS-Nasdem Diprediksi Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Surya Paloh Dipanggil Jokowi

Baca juga: Kepala Seperti Ular Kobra, Harga Ikan Chana Puluhan Ribu hingga Jutaan Rupiah