Massa Geruduk KPU dan Bawaslu, Serukan Pemilu Curang

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ratusan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat berkumpul di sekitar wilayah Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (19/2) siang. Di tengah terik matahari, mereka membentangkan spanduk.

Di lokasi, massa yang mengenakan pakaian serba hitam itu juga membawa satu mobil komando.

Terpantau hingga 10.42 WIB pendemo masih menyampaikan aspirasi di sekitar wilayah Patung Arjuna Wijaya.

Sementara itu, puluhan petugas kepolisian berjaga mengamankan demonstrasi.

Tak berselang lama, mereka melakulan longmarch ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk menyampaikan penolakan mereka atas Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

Puluhan peserta aksi, baik lelaki dan perempuan tampak berjalan dengan membentuk barisan mengular. Mereka bergerak menuju bagian depan kantor Bawaslu RI untuk menyuarakan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan satu di antara pasangan calon peserta Pemilu 2024.

Sambil berjalan bersama, mereka membawa sejumlah poster berbentuk persegi panjang bertuliskan "Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa".

Selain itu, ada juga beberapa peserta aksi membawa poster berbentuk persegi berukuran kecil dan bergambar wajah Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari. Di bawah foto itu tertulis "Pecat Ketua KPU".

Mereka juga membawa beragam poster aspirasi bertuliskan "Pemilu 2024 Curang! Rakyat tidak Percaya".
Lalu ada poster bertuliskan "Bawaslu mandul, makan gaji negara, tapi tak bekerja abaikan kecurangan dan pelanggaran".

Koordinator aksi, Ronald, mengungkapkan aksi demonstrasi itu merupakan langkah menyikapi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

"Kami dari Gerakan Keadilan Rakyat adalah masyarakat yang cinta keadilan. Menyikapi pemilu 2004 ini yang syarat akan kecurangan," katanya.

"Sebelum pemilu berlangsung dan saat pemilu berlangsung dan sesudah pemilu berlangsung, terjadi kecurangan yang begitu banyak," sambungnya.

Ronald menambahkan, pihaknya memperkirakan peserta aksi yang hadir akan mencapai 2.000 orang. "Estimasi 2.000 (peserta aksi)," tuturnya.

Terlihat juga di lokasi pendemo membentangkan spanduk menegaskan bahwa Pemilu 2024 belum selesai.

"Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1 berbunyi: Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun,”

Kemudian di bagian spanduk tersebut bertuliskan pemilu curang menuju kehancuran bangsa. "Pilpres belum ada pemenang sebelum real count manual KPU. Pemilu curang menuju kehancuran Bangsa", bunyi tulisan di spanduk.

Koordinator Lapangan Aksi Tolak Pemilu 2024, Noviana Kurniati, mengatakan pihaknya memberi masukan yang positif bagi Bawaslu untuk ke depannya agar bisa lebih baik.

Noviana menuturkan, Bawaslu harus profesional dalam menindak pelaku dugaan kecurangan pemilu.

"Kami meminta bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Dia harus tahu fungsi dan tupoksinya," kata Noviana.

Dia menilai sejak awal sudah banyak kejanggalan dan kecurangan gelaran Pemilu 2024. Bahkan, menurutnya, kecurangan yang diduga dilakukan pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran, dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan kecurangan yang dilakukan. Dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif," ungkapnya.

Oleh karena itu, Noviana meminta Bawaslu dapat mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran atas dugaan kecurangan pemilu itu. "Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan," ucap Noviana.

Sebagai informasi, pasangan Prabowo-Gibran diduga melakukan kecurangan pemilu. Hal itu diduga imbas turut andilnya Presiden Joko Widodo, yang merupakan ayah dari cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan putranya.

Dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Prabowo-Gibran ditujukan kepada Jokowi. Satu di antaranya melalui pembagian bantuan sosial yang ramai diperbincangkan publik.

Lakukan audiensi

Perwakilan massa aksi Gerakan Keadilan Rakyat juga melakukan audiensi dengan pihak Bawaslu RI.

Koordinator Aksi Gerakan Keadilan Rakyat, Ronal, mengatakan audiensi dilakukan untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Ya, yang kami ingin sampaikan adalah tuntutan atau rilis yang sudah kami buat, menuntut Bawaslu agar menindak tegas Setiap pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam Pemilu 2024," katanya.

Ronal menyampaikan, pihaknya membawa sejumlah dokumen sebagai bukti dugaan kecurangan pemilu yang terjadi. "Yang dibawa ke dalam ada dokumen-dokumen kecurangan yang kita siapkan berupa print out ya karena kan harus tertulis nggak bisa kita lewat handphone kita kasih ke dia kan," ucap Ronal.

Pihaknya berharap para penyelenggara pemilu dapat menjalankan tupoksinya secara profesional di Pemilu 2024.

Dia menilai, pemilu bukan soal menang atau kalah, tapi terkait bagaimana menjaga kualitas berdemokrasi bangsa Indonesia. "Kita tidak boleh mengajarkan bangsa ini tidak sportif kita tidak boleh mengajarkan negara ini untuk kompromi dengan semua kesalahan dan ketidakadilan," tuturnya.

Datang massa lain

Di sela-sela aksi itu, sekira 14.00 WIB, datang massa aksi dari Koalisi Masyarakat Indonesia Cinta Damai.
Pantauan Tribun Network, massa ini menjadi tandingan dari Gerakan Keadilan Rakyat.

Terlihat massa dari Koalisi Masyarakat Indonesia Cinta Damai ingin berada di depan kantor Bawaslu, tetapi tak bisa karena ada massa aksi Gerakan Keadilan Rakyat.

Terlihat massa aksi dari Koalisi Masyarakat Indonesia Cinta Damai terlibat adu dorong dengan pihak kepolisian.
Sekira 14.30 WIB, datang puluhan massa dari Forum Mahasiswa Cinta Indonesia dan Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi.

Akhirnya massa aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat yang kalah jumlah membubarkan diri.

Ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Cinta Indonesia menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Senin (19/2).

Kelompok mahasiswa itu menyuarakan dukungannya terhadap KPU dan Bawaslu dari berbagai bentuk intervensi.
Koordinator aksi, Lingga Pangayumi Nasution menyampaikan, pihaknya menolak segala bentuk intimidasi kepada penyelenggara pemilu.

"Kami berdiri di sini sebagai warga negara yang peduli terhadap proses demokrasi. Kami menolak segala bentuk intimidasi terhadap KPU dan Bawaslu, dan kami percaya bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya dengan integritas," kata Pangayumi.

Para pendemo menilai KPU dan Bawaslu telah menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Mereka meyakini, kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut memiliki kapasitas untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan damai. "Kita ingin KPU dan Bawaslu tidak diintervensi oleh kelompok lain," tuturnya.

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni harapan agar pemilu transparan dan berkualitas. "Mereka menegaskan bahwa negara ini membutuhkan pemilu yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, melainkan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat," katanya.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Diatmoko mengatakan, pihak kepolisian menurunkan 1.978 personel untuk mengamankan aksi.

Terkait rekayasa lalu lintas, dia bilang berlaku situasional, tergantung banyaknya peserta aksi. "Ada 1.978 (personel). Lalu lintas situasional. Kalau massanya enggak banyak, enggak ada penutupan jalan," kata Diatmoko, saat dihubungi Tribun Network.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan saat ini mulai muncul ketidakpercayaan proses pemilu akibat adanya gangguan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ketidakpercayaan mulai naik berkenaan dengan Sirekap yang mengalami gangguan. KPU menyatakan ada jutaan yang berusaha meretas Sirekap," kata Lolly dalam keterangannya.

Lolly telah mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk terus melakukan pengawasan melekat sesuai prosedur dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Proses penghitungan ini disebut Lolly merupakan tahapan penting sehingga diperlukan kehati-hatian segala langkah pengawasan.

"Kita saat ini memasuki tahapan yang amat penting. Akan menjadi masa-masa yang menentukan bagaimana kualitas kerja pengawasan kita dalam proses rekapitulasi berjenjang yang akan kita lakukan," tuturnya.

"Ini membutuhkan kehati-hatian secara tata cara prosedur dan mekanisme tidak boleh ada yang tidak benar," ujarnya.

Permasalahan Sirekap terus jadi sorotan akibat masifnya kesalahan input data perolehan suara capres-cawapres. Kesalahan itu mengakibatkan penggelembungan suara pasangan capres-cawapres sebab data numerik Sirekap menampilkan jumlah jauh lebih besar daripada yang tercatat di formulir C1 Plano di tempat pemungutan suara (TPS).

Selain aksi di Bawaslu, sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia juga menggelar aksi di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta.

Massa yang didominasi ibu-ibu itu membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap hasil Pemilu 2024.

"Tolak hasil quick count, usut tuntas proses Pemilu curang dan lawan cawe-cawe Jokowi", bunyi tulisan di spanduk.
Mereka juga mengibarkan bendera kuning sebagai tanda telah matinya demokrasi di Indonesia.

Orator menyampaikan pihaknya menolak hasil pemilu yang dinilai curang dan syarat akan manipulasi. Bahkan, mereka juga mengkritik cawe-cawe Presiden Jokowi yang dinilai turut terlibat dalam proses kecurangan pemilu dengan membagikan bantuan sosial atau bansos di massa kampanye.

"Jokowi cawe-caee proses politik, membagikan bansos yang itu seharusnya dikelola oleh lembaga negara yang berwenang. Dia kemudian memberikan sembako kepada rakyat," seru orator dari atas mobil komando.

Lebih lanjut, dia juga menyerukan soal dugaan intimidasi dan upaya mobilisasi yang dilakukan para kepala desa untuk memenangkan salah satu paslon. Menurutnya, hal semacam ini harus diusut dan dilawan bersama-sama.

"Kita gerakan masyarakat sipil bersama aliasi Mahasiswa Indonesia selamatkan Indonesia bukan gerakan bayaran dan mobilisasi oleh paslon tertentu tapi kita murni untuk melihat demokrasi ini menjadi demokrasi keberadababan. Pemilu terhormat dan dibanggakan di mata dunia," pungkasnya. (tribun network/yuda).

Baca juga: Anak Pesohor di Jambi Dulang Suara, Siapa Saja? Fenomena Pemilu 2024

Baca juga: Kepala Seperti Ular Kobra, Harga Ikan Chana Puluhan Ribu hingga Jutaan Rupiah