Ungkap Rencana Prabowo Pangkas Anggaran Subsidi BBM, Pindah ke Makan Siang dan Susu Gratis

"Pernyataan saya di awal Desember 2023 dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan program makan siang dan susu gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah program makan siang gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029," tuturnya.

"Ada misinformasi terkait proses. Yang benar program ini tetap akan berjalan sejak awal Prabowo-Gibran dilantik, namun dilaksanakan secara bertahap dan dengan skala prioritas. Jadi tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama," jelasnya.

"Lalu tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada 2029. Pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan," lanjutnya.

Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid.

Kedua, 4,3 juta santri.

Ketiga, 4,4 juta ibu hamil.

Program makan siang dan susu gratis masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta.

Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajat Wibowo, mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis.

Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Sumber pertama, didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).