PDIP Idealnya Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Litbang Kompas: Perlu Kontrol Parlemen

Jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, mereka bisa memberikan kontrol yang sangat ketat terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

TRIBUNJAMBI.COM - PDI Perjuangan (PDIP) disebut idealnya menjadi oposisi dan tidak berada di dalam pemerintahan jika Prabowo-Gibran menjadi presiden.

Tujuannya, agar pemerintah mendapat kontrol kuat dari parlemen.

Analisis itu disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra, saat deklarasi hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 oleh Litbang Kompas, Kamis (15/2/2024).

Sutta menyebut, jika melihat berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas, belum diketahui partai politik yang bakal mendapatkan kursi terbesar di DPR RI.

“Kita tidak tahu partai mana nanti yang mendapatkan kursi terbesar. Kalau dilihat dari perolehan suara terbanyak adalah PDI Perjuangan, kemudian nomor dua Golkar, dan ketiga Gerindra,” ucapnya.

Partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu legislatif, lanjut Sutta, belum tentu otomatis memperoleh kursi terbanyak.

Sebab, perhitungan jumlah kursi di DPR ditentukan oleh dapil, dan setiap dapil mempunyai pehitungan sendiri.

Baca juga: Langkah Politik PDIP Jika Kalah di Pilpres 2024, Oposisi atau Koalisi Pemerintah?

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo-Gibran Hanya Kalah di 2 Provinsi, Penuhi Syarat 1 Putaran?

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Ketemu Langsung, Berempat, Nggak Bisa Saya Sebut

“Partai-partai yang memiliki sebaran perolehan suara cukup masif di banyak capil boleh jadi dia bisa akan mendapatkan kursi yang jauh lebih banyak ketimbang partai politik yang mendapatkan suara besar tetapi hanya di basis-basis tertentu," katanya.

Saat ditanya, mana yang lebih baik bagi PDI Perjuangan, bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi, Sutta menyebut sebaiknya PDIP menjadi oposisi.

“Idealnya adalah PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan,” jawabnya.

Jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, mereka bisa memberikan kontrol yang sangat ketat terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

“Saya yakin pemerintah juga perlu mendapatkan kontrol yang sangat kuat dari parlemen," tuturnya.

Sebelumnya dalam kesempatan itu, Sutta menjelaskan, ada delapan parpol yang meraih lebih dari empat persen suara di TPS sampel hitung cepat Litbang Kompas.

Kedelapan partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 16,29 persen, Partai Golkar 14,65 persen, Partai Gerindra 13,55 persen, PKB 10,83 persen, Nasdem 9,75 persen.

“Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8,45 persen, Demokrat 7,61 persen, Partai Amanat Nasional 7,06 persen, dengan tetap memperhatikan margin error plus minus 1 persen,” ucapnya.

“Tentunya kita masih menunggu hasil rekapitulasi dan pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya.

Hitung cepat Litbang Kompas tersebut menggunakan 2 ribu TPS sampel dengan margin error di angka satu persen, dan dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Baca juga: Cerita Prabowo Subianto Saat Tinggal Kelas di AKABRI Hingga Bicara Kedekan dengan SBY

Hasil dari hitung cepat tersebut bukan merupakan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasto: PDIP Oposisi

PDI Perjuangan (PDIP) siap kembali mengambil langkah oposisi dengan pemerintah jika kalah di Pilpres 2024.

Wacana itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Dia menyebut, partainya siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah yang akan berkuasa nanti.

Hasto Kristiyanto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik.

Menjadi oposisi pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi."

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Dia menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Sebab, diduga banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun."

"Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasto.

Baca juga: Suara Masuk 80 Persen, Pasangan Prabowo-Gibran Unggul di Kabupaten Tebo

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

Baca juga: Kronologi Suami Caleg di Jambi Ngamuk Karena Hanya Dapat 3 Suara, Ketua RT dan KPPS Diserang

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ungkap dia.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakayat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” katanya.

Hitung cepat (quick count) Pemilihan Presiden 2024 yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari 2024 menunjukkan, perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mencapai 58,73 persen.

Sementara kedua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapatkan 25,10 persen dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,17 persen.

Saat jumlah sampel masuk sebesar 88,45 persen pada pukul 21.21 dan dengan hasil ini, pilpres diprediksi akan berlangsung satu putaran.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Prodi Baru Informatika Universitas Jambi, Peluang Dunia Digital Bagi Mahasiswa

Baca juga: Prabowo Was-was Kepopuleran Mayor Teddy: Untung Masih Aktif di TNI, Kalau Enggak Dia yang Nyapres

Baca juga: Ketua DPRD Jambi Peroleh Suara Sementara Terbanyak Pertama dari Partai PDIP

Baca juga: Sejumlah Caleg di Tebo Masih Lakukan Perekapan Suara dari Laporan Saksi di TPS