Alasan Mahfud dan Jokowi Senyum-senyum Saat Bicara Pengunduran DIri Menko Polhukam

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Mahfud Md akhirnya resmi mundur sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Calon wakil presiden nomor urut 3 itu telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2).

Mahfud Md bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin sore. Pertemuan itu guna menindaklanjuti pengunduran dirinya.

Terlihat Mahfud MD hadir mengenakan baju batik berwarna coklat. Tiba di halaman Istana Kepresidenan, dia masuk dengan menumpang Buggy car.

Pertemuan diagendakan dimulai pukul 15.00 WIB.

Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup sekira satu jam.

Seusai bertemu Presiden Jokowi, Mahfud Md menyampaikan keterangan kepada media.

"Baru saja saya diterima Bapak Presiden Bapak Joko Widodo yang ditemani Bapak Mensesneg, Bapak Prof Pratikno. Saya menyampaikan surat berisi kabar tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan, intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti," kata Mahfud Md dalam konfenresi pers di Istana Kepresidenan.

Cawapres nomor urut 3 itu lalu mengatakan surat tersebut berisi tiga poin.

"Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang pada 23 Oktober 2019 mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya. Dan penghormatan saya kepada beliau pada saat ini, sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga, hari ini menyatakan minta atau memohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud Md.

Poin kedua, soal permintaan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam.

"Yang ketiga, saya mohon maaf kepada Beliau, kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," kata Mahfud

"Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan atau pun, kita tersenyum gembira bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Mahfud juga mengaku tak ada ketegangan yang terjadi. Keduanya berbicara banyak hal, termasuk soal masa lalu ketika kabinet Indonesia Maju dibentuk pada 2019.

Presiden Jokowi juga bercerita satu fakta menarik tentang Mahfud MD saat menjabat Menkopol Hukam. Mahfud Md merupakan salah seorang Menko Polhukam yang menjabat terlama selama era Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Presiden menyatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tedjo (Tedjo Edhy Purdjiatno) tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun empat bulan, lalu Pak Wiranto tiga tahun setengah lewat dua bulan, saya hampir empat tahun setengah," kata dia.

Karena perkembangan politik dan juga status dirinya sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud mengatakan ingin berhenti bertugas sebagai Menko Polhukam.

"Memang harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti. Itu saja," jelasnya

Tak ada pesan khusus

Mahfud MD juga menceritakan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah keduanya bertemu dan Mahfud Md memberikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam.

"Tadi, Pak Jokowi mengatakan terima kasih juga, terima kasih sudah membantu empat tahun dengan baik," kata Mahfud.

Soal Mahfud yang kini menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Jokowi tidak berkomentar apa-apa.

"Enggak ada, itu kan pesannya sudah umum, sudah ada di konstitusi ada di undang-undang, enggak ada pesan lain," pungkasnya.

Sosok pengganti

Terkait kondisi kabinet setelah ia mengajukan pengunduran diri, Mahfud yakin Kabinet Indonesia Maju akan tetap solid.

"Ya tentu lah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet," ucapnya.

Sebelumnya Mahfud telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.

Pengumuman itu ia sampaikan di Danau Tirta Gangga, Lampung Tengah, Lampung pada Rabu (31/1).

"Saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke presiden tentang masa depan politik saya yang belakangan menjadi perbincangan publik," kata Mahfud.

Mahfud mengaku telah meminta waktu bertemu Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya hari ini. Ia mengaku ingin pamit baik-baik.

Jokowi pun merespons keputusan Mahfud itu. Ia menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari Menko Polhukam. Baginya, itu merupakan hak dalam demokrasi.

Sementara mengenai calon pengganti Mahfud sebagai Menko Polhukam, Jokowi belum membeberkannya.

Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan belum ada arahan dari Jokowi terkait hal itu. Dia mengatakan urusan yang biasanya dikerjakan Menko Polhukam harus terus berjalan meski Mahfud mundur.

"Selanjutnya menunggu arahan Presiden mengenai pengisian posisi Menko Polhukam. Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang harus dijalankan oleh Menko Polhukam, itu tetap berjalan seperti biasa," kata Ari kepada wartawan di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (31/1).

Ari belum mengetahui apakah Menko Polhukam akan diisi oleh pejabat sementara atau langsung definitif. Dia mengatakan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. "Kita tunggu arahan Presiden saja," ujarnya.

Hak Prerogatif Presiden

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menghargai keputusan atau sikap politik yang diambil Mahfud MD.

Sekretaris TKN, Nusron Wahid, menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi akan tetap berjalan baik meskipunn Prof Mahfud keluar dari kabinet.

"Itu hak politik dari Pak Mahfud kita sebagai rakyat tentu mengucapkan terimakasih atas kerja-kerja yang selama ini dijalankan sebagai Menko Polhukam," kata Nusron, Kamis (1/2).

Menurutnya, pengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

Dia pun meyakini langkah Prof Mahfud tersebut sesuatu yang sudah dipertimbangkan dan dikonsultasikan demi keberlanjutan pemerintahan yang baik.

"Pak Jokowi yang menempatkan Pak Mahfud tentu beliau juga yang tahu siapa yang pas untuk menggantikan," urai Nusron.

Keputusan Bijak

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam karena kecewa terhadap komitmen presiden dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024.

Dia menilai keputusan yang bijak yang didasarkan pada niat baik telah diambil Mahfud Md untuk mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.

"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud Md," kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu pun berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud Md ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lain yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.

Secara khusus, Hasto menyebut nama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud Md ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," ujar Hasto.

Namun, Politisi politikus asal Yogyakarta itu menduga bahwa Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan saat sekarang ini.

Terlebih, anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.

"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasaya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap yang gentleman," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan sebelumnya cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye.

Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud Md membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.

"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024,ndi hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat kramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelas Hasto.

Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud Md bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan praperadilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.

Apalagi, disinyalir ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memanupulasi hukum di MK.

"Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di praperadilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanupulasi hukum di MK," ungkap Hasto.

"Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakan etika norma dan pranatan politik yang baik," pungkasnya.

Sosok Pengganti

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan ada dua sosok yang cocok untuk menggantikan posisi Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dua sosok itu adalah Prof Yusril Ihza Mahendra yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Lalu eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum, Prof Jimly Asshidiqqie.

Selain itu, bisa jadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mantan tentara untuk menempati posisi tersebut.

Terlepas dari kemungkinan itu, gerak -gerik Jokowi sulit ditebak, termasuk untuk sosok pengisi Menko Polhukam.

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sambil bersepeda dan santap Gudeg Yu Djum Wijilan di Yogyakarta menjadi suatu sinyal.

Demokrat yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo-Gibran memiliki peluang dapat kursi menteri menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi. (tribun network/reynas abdila/den/git/dod)

Baca juga: Mata Andri Gustami Berkaca-kaca, Eks Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Dituntut Hukuman Mati

Baca juga: 20 Menit Bergelut Jalan Berlumpur, Kisah Guru di Batang Asai Sarolangun Dorong Motor Setiap Hari