Siapa Pihak Diuntungkan dengan Surat Undur Diri Mahfud MD? Analisis Politik Jelang Pilpres 2024

TRIBUNJAMBI.COM - Beberapa pertanyaan menarik di balik surat pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam muncul.

Siapa yang bakal menduduki kursi menteri itu, siapa yang diuntungkan?

Berikut analisis politik menarik terkait fenomena jelang Pilpres 2024 ini.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, mengatakan mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam merupakan pukulan politik.

Ini sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Setelah berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, di mana ia berada di dalamnya selama ini.

Keputusan Mahfud itu tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu Jokowi, yang tampaknya juga telah terusik zona nyamannya.

Di mana tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam, kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis.

Keputusan Mahfud untuk mundur ini juga merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi.

Pertanyaan selanjutnya, jika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati, lalu apakah tujuh pos menteri dan Wakil Menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, ataukah tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi?

Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP, yang seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini.

Mundurnya Mahfud ini akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi mantan Ketua Mahkamah Konstituti (MK) untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voteds, di dua minggu tersisa jelang Pilpres 14 Februari mendatang.

Sehingga, Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler.

Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca keputusan politik ini.

Jika Mahfud pegang data dan informasi, yang bisa di-generate menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Paslon 02, maka keputusan mundur dari kabinet ini akan menjadi gelombang kekuatan yang efektif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran.

Tapi jika tidak ada narasi kuat dan intensitas serangan yang signifikan, maka keputusan mundur dari kursi Menkopolhukam ini tidak akan menciptakan ledakan elektoral yang berarti.

Kekosongan kursi Menkopolhukam pascamundurnya Mahfud, tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Jika melihat dinamika politik mutakhir yang berkembang, menjadi urgen dan relevan bagi Presiden Jokowi kali ini untuk menarik Partai Demokrat ke dalam struktur pemerintahan.

Sebab, Jokowi perlu menambah awak di pemerintahan untuk mengantisipasi jika isu mundurnya sejumlah menteri kian mengancam stabilitas pemerintahannya.

Selain itu, Jokowi tidak lagi punya beban untuk mengajak Demokrat masuk di pemerintahan, setelah beberapa kesempatan sebelumnya konin diveto oleh Megawati untuk tidak memasukkan Demokrat ke dalam pemerintahan.

Dengan kalkulasi ini, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta beberapa hari lalu, bisa saja menjadi sinyal bagi Jokowi untuk menggelar karpet biru bagi masuknya AHY di posisi Menteri di pemerintahan Jokowi saat ini.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai langkah Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) jadi bagian strategi pasangan calon nomor urut 3 di Pilpres 2024.

"Saya melihat ini bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD," kata Ujang kepada Tribun Network, Rabu (31/1).

Ujang menjelaskan, strategi mundur dari jabatan menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), punya tujuan untuk mengejar elektabilitas politik di Pemilu.

Sebagaimana diketahui dalam survei pemilu teranyar, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar (AMIN).

Sehingga diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Pertama, tentu ketika elektabilitas Ganjar - Mahfud tersaingi oleh AMIN, maka perlu isu-isu perlu momentum untuk bisa menaikkan elektabilitas," jelas Ujang.

Satu di antara caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat, ditambah narasi korban politik, dan diharapkan mendapat simpati publik yang berdampak pada elektabilitas paslon nomor urut 3.

"Salah satu cara menurut persepsi tim sukses atau konsultan mereka, pak Mahfud MD agar mundur agar ada isu yang bisa dijual ke rakyat bahwa mundurnya Mahfud itu agar mendapat simpati masyarakat dan sebagainya," ungkapnya.

"Lalu dianggap sebagai seolah-olah korban politik, maka harapannya akan naik elektabilitasnya," lanjut Ujang.

Di sisi lain, rencana mundurnya Mahfud MD juga jadi bagian agar tidak adanya 'jeruk makan jeruk' ketika cawapres Ganjar itu melontarkan narasi kritis soal penegakan hukum.

Pasalnya jika Mahfud maupun Ganjar mengkritisi buruknya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi, maka hal itu sama saja sedang mengkritik Mahfud sendiri yang menjabat Menko Polhukam.

Berkenaan dengan itu, langkah mundur dipandang jadi pilihan terbaik agar paslon nomor urut 3 leluasa mengkritik pemerintah jelang 2 pekan pemungutan suara.

"Walaupun tadi bermuatan politik untuk menaikkan elektabilitas, di saat yang sama agar tidak jeruk makan jeruk, artinya ketika Mahfud mengkritisi pemberantasan korupsi yang amburadul dan sebagainya, tetapi ketika belum mundur itu mengkritisi dirinya sendiri karena sebagai Menko Polhukam," ucap Ujang.

"Maka agar tidak ada konflik kepentingan agar tidak mengkritik diri sendiri ya mundur, agar mengkritik pemerintah menjadi leluasa menjelang 2 minggu lagi pemilihan," pungkasnya. (tribun network/yuda)