Siapa Pihak Diuntungkan dengan Surat Undur Diri Mahfud MD? Analisis Politik Jelang Pilpres 2024

TRIBUNJAMBI.COM - Beberapa pertanyaan menarik di balik surat pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam muncul.

Siapa yang bakal menduduki kursi menteri itu, siapa yang diuntungkan?

Berikut analisis politik menarik terkait fenomena jelang Pilpres 2024 ini.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, mengatakan mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menkopolhukam merupakan pukulan politik.

Ini sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Setelah berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, di mana ia berada di dalamnya selama ini.

Keputusan Mahfud itu tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu Jokowi, yang tampaknya juga telah terusik zona nyamannya.

Di mana tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam, kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis.

Keputusan Mahfud untuk mundur ini juga merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi.

Pertanyaan selanjutnya, jika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati, lalu apakah tujuh pos menteri dan Wakil Menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, ataukah tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi?

Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP, yang seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini.

Mundurnya Mahfud ini akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi mantan Ketua Mahkamah Konstituti (MK) untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voteds, di dua minggu tersisa jelang Pilpres 14 Februari mendatang.

Sehingga, Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler.

Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca keputusan politik ini.

Jika Mahfud pegang data dan informasi, yang bisa di-generate menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Paslon 02, maka keputusan mundur dari kabinet ini akan menjadi gelombang kekuatan yang efektif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran.