Benarkah Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukan? Alasannya? Apa Kata Ganjar dan Cawapresnya?

Ganjar Pranowo menyampaikan pengunduruan diri Mahfud MD terkait ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih.

TRIBUNJAMBI.COM - Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD buka suara soal kabar pengunduran diri Menkopolhukam jelang Pilpres 2024.

Bagaimana kabar tersebut kian berembus ditengah masyarakat saat ini?

Seperti diketahui bahwa Mahfud merupakan salah satu peserta dalam kontestasi Pilpres 2024.

Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar Pranowo dengan nomor urut 03.

Tak hanya Mahfud MD yang kini menjabat dalam pemerintahan, dua cawapres dan satu capres juga.

Dua cawapres tersebut yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang kini menjabat sebagai Wakll Ketua DPR RI.

Kemudian ada Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Sementara Capres tersebut yakni Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Baca juga: Mengenal Istilah Greenflation, Ditanyakan Cawapres Gibran Rakabuming Raka ke Mahfud MD saat Debat

Baca juga: Mengenal Istilah MMI dalam Gempa Bumi, Ada 12 Kategori Getaran

Baca juga: Arti Mimpi Melahirkan Padahal tidak Hamil, Pertanda Apa? Ini Penjelasannya

Terkait kabar pengunduran itu disampaikan Ganjar Pranowo usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Dia menyampaikan itu terkait ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih.

Ganjar Pranowo mengaku telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar Pranowo.

Dia mengatakan, ketika Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas disela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Setelah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," tutur Ganjar.

Baca juga: Jokowi, Ganjar, Prabowo dan Anies Ucap Selamat Ulang Tahun ke Megawati, Presiden Kirim Bunga Anggrek

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar Pranowo.

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah. Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," tutur Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga tidak mempersoalkan menteri Kabinet Indonesia Maju menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran.

Meski demikian, dia mengingatkan menteri yang mendukung pasangan calon tertentu tidak menggunakan fasilitas negara.

"Enggak apa-apa, yang penting jangan memakai fasilitas negara. Itu menjadi fair," kata Ganjar.

Selain Erick, kata Ganjar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mendukung Prabowo-Gibran.

Baca juga: Tata Cara Shalat Tarawih dan Witir, Lengkap dengan Niat, Doa dan Artinya

Ia mengaku tak ambil pusing dengan dukungan pada menteri karena pasangan Ganjar-Mahfud MD didukung kader PDI-P.

"Ada kader-kader PDI-P yang mendukung kita," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Erick Thohir resmi menyatakan memberikan dukungannya pada Paslon 02 Prabowo-Gibran, Minggu (21/1/2024).

Bahkan, Erick ikut menyaksikan langsung jalannya debat keempat Pilpres 2024.

"Saya milih beliau gimana? Beliau datang ke rumah saya kan waktu itu ingat? Ketemu keluarga saya. Dan saya bilang saya support beliau," ujar Erick di rumah Prabowo, Minggu.

Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo lainnya diketahui secara terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran.

Penjelasan Mahfud MD

Kabar yang menyebut Mahfud MD akan mundur dari jabatan menteri berembus kencan.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku bakal menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ).

Mahfud menyampaian itu untuk menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo, capresnya, yang sempat mengusulkan agar pejabat negara yang maju di Pilpres 2024, termasuk dirinya, mundur dari jabatan guna mengindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dari saya dan Pak Ganjar," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Mahfud mengatakan sebagai menteri, dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini.

Baca juga: BPBD Minta Masyarakat Waspada

Sehingga, dia pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas yang saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun lalu," katanya.

Mahfud menekankan penunjukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat.

Oleh karena itu, ia menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat itu bersama Ganjar sebagai cawapres.

Lebih lanjut, Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik.

"Saya tidak mau menggunakan jabatan saya menggunakan fasilitas pemerintahan," ujarnya.

Mahfud berharap, sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini sebagai calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," katanya.

Mahfud mengaku selama mencalonkan diri sebagai cawapres 2024, ia masih berkantor secara rutin di kantornya, Kemenko Polhukam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengaku tidak pernah meminta pejabat daerah untuk menjemput dan mendampinginya saat sedang berkunjung ke daerah.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Jadwal Acara SCTV Hari ini Rabu 24 Januari 2024: Tertawan Hati dan Takdir Cinta Yang Kupilih

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 Halaman 184, Uang Logam dan Uang Kertas

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 Halaman 150, Pentingnya Kekayaan Daerah

Baca juga: Jadwal Acara RCTI Hari ini Rabu 24 Januari 2024: Indonesia vs Jepang dan Film Charlies Angels