Menpan RB Anwar Anas Tekankan ASN Harus Netral di Pemillu 2024

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ada beberapa poin penting yang disampaikan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Anwar Anas saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Provinsi Jambi, Selasa (7/11/2023).

Menurut Anwar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ASN harus bersikap netral.

Jika tidak bersikap netral dan melanggar kode etik netralitas ASN pada saat Pemilu, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas.

“Netralitas ASN, saya kira sudah jelas aturannya mulai sanksi yang paling ringan sampai sanki pidana bagi mereka yang melanggar terkait kode etik dan netralitas ASN,” katanya.

Kedua, ia menyampaikan sebagaimana arahan Presiden RI dan Pemerintah terkait birokrasi berdampak yang mendorong digitalisasi.

Digitalisasi ini kata dia bukan aplikasi karena pemahaman orang digitalisasi itu adalah aplikasi.

“Nah, sekarang ini sudah semakin banyak aplikasi lebih dari 27 ribu. Kita belajar dari Inggris, dari 1.000 website servis sekarang ini tersisa 75 aplikasi,”

“Sekarang kita sedang dorong ini untuk dipangkas aplikasi, untuk dijadikan dalam aplikasi umum. Karena semakin banyak aplikasi maka rakyat semakin sulit untuk mendapatkan layanan karena harus bikin akun baru,”

Menpan-RB sudah memerintahkan kepada seluruh daerah untuk tidak boleh memperbanyak aplikasi tapi bagaimana memanfaatkan aplikasi tersebut.

Berikutnya, berkaitan dengan pelayanan publik, ia berharap ke depan terus memperbaiki, saat ini ada Mall pelayanan publik. Karena inti dari birokrasi itu adalah melayani.