Bawaslu Ungkap Ujaran Kebencian Dominasi Medsos

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkap kampanye bermuatan ujaran kebencian menjadi kerawanan paling banyak yang terjadi di media sosial pada tingkat provinsi. Jumlahnya mencapai 50 persen.

Disusul kampanye bermuatan hoaks sebesar 30 persen, dan kampanye bermuatan SARA 20 persen.

Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat launching 'Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Kampanye di Medsos' seperti disiarkan langsung Youtube Bawaslu RI, Selasa (31/10).

"Kampanye bermuatan ujaran kebencian adalah indikator yang paling banyak terjadi pada kampanye di media sosial dengan persentase 50 persen, disusul kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong 30 persen, dan bermuatan SARA 20 persen. Artinya ujaran kebencian mendominasi," kata Lolly.

Data ini merupakan hasil dari identifikasi peristiwa dan kasus pelanggaran di Pemilu 2019, pemilihan sebelumnya, dan persiapan Pemilu 2024 lewat pendalaman ke pihak terkait yakni Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perihal jumlah kejadian kerawanan kampanye di media sosial, Bawaslu mendapati ada 5 provinsi dan 22 kabupaten/kota yang punya kasus kampanye bermuatan ujaran kebencian, kemudian 3 provinsi dan 26 kabupaten/kota yang punya kasus kampanye bermuatan hoaks, disusul kampanye bermuatan SARA pada 2 provinsi dan 18 kabupaten/kota.

"Kalau di kabupaten/kota adalah hoaks, kalau di provinsi banyak ujaran kebencian," ungkapnya.

Adapun media sosial sampai saat ini masih dinilai menjadi instrumen paling efektif untuk mengampanyekan agenda atau penyebarluasan informasi. Hal ini tak terlepas dari banyaknya pengguna medsos di Indonesia.

Berdasarkan data We Are Social, jumlah pengguna internet pada tahun 2023 di Indonesia mencapai 212,9 juta atau 77 persen dari total populasi. Sebanyak 167 juta atau 60,4 persen adalah mengguna medsos aktif. Kemudian 83,2 persen pengguna internet berselancar di dunia maya untuk tujuan menemukan informasi.