DPRD Provinsi Jambi

Pinto Jayanegara Sebut Penanganan Sosial di Jambi Belum Maksimal

Pinto Jayanegara Wakil ketua DPRD provinsi Jambi pimpin rombongan komisi IV DPRD Provisi Jambi melakukan konsultasi ke Dirjen

Penulis: Ade Setyawati | Editor: Herupitra
Ade Setyawati/Tribunjambi.com
Rombongan komisi IV DPRD Provisi Jambi melakukan konsultasi ke Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia 

TRIBUNJAMBI. COM, JAMBI - Pinto Jayanegara Wakil ketua DPRD provinsi Jambi pimpin rombongan komisi IV DPRD Provisi Jambi melakukan konsultasi ke Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Senin (16/10)

Dalam kesempatan tersebut Waka DPRD Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa kunjungannya ke dirjen rahabilitasi sosial tidak lain adalah konsultasi terkait permasalahan sosial yang ada di Provinsi Jambi serta solusi dari penangangan nya.

"Konsultasi ke kementerian sosial khusus nya Dirjen Rehabilitasi sosial, guna kita mendapatkan informasi mengenai penangangan tuna sosial dan lainnya, karna saat ini di provinsi jambi masih banyak kasus sosial yang harus kita tangani," jelasnya.

Pinto Jayanegara melanjutkan, beberapa masalah sosial yang berada di Provinsi Jambi masih belum mampu di tangani dengan maksimal seperti perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan kaum minoritas.

Maka dengan ada nya konsultasi ke dirjen tersebut mampu mendapatkan sesuatu cara untuk menangani kasus sosial yang ada.

"Akhri-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya geng motor yang meresahkan masyarakat tentu ini juga masuk kedalam kasus sosial, belum lagi perdagangan manusia, kaum minoritas seperti LGBT dan sebagainya, eksploitasi anak. Tentu ketika kita berdiskusi dengan dinas sosial masalah seperti ini belum mampu sepenuhnya tertangani dengan maksimal dan memang sering terjadi salah sasaran," tambahnya.

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Sebut Anggaran Digunakan Tidak Tepat Sasaran

Baca juga: Ketua DPRD provinsi Jambi Minta Pemerintah Identifikasi Wilayah Cadangan Beras

"Dan juga kita merekomendasikan bahwa perlu adanya satgas yang konsentrasi terhadap penanganan masalah sosial ini melibatkan stakeholder terkait, bisa didalamnya perwakilan dari Pol PP, dinas perlindungan perempuan dan anak, dinas pendidikan, bahkan Balai Latihan Kerja juga bisa kita libatkan agar permasalahan sosial ini mampu tertangani dengan baik karna ini adalah tanjung jawab kita bersama," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Bupati Fadhil Buka Bimbingan Teknis Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Baca juga: Sinopsis Takdir Cinta Yang Kupilih 17 Oktober 2023, Novia Kembali Menyalahkan Jeffry

Baca juga: Hadapi Pesta Demokrasi 2024, Pemprov Jambi Matangkan Kesiapan

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved