Fraksi Demokrat Soroti Angka Defisit APBD Jambi, Minta Pemprov Jambi Serius

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi soroti tingginya angka defisit pada APBD Provinsi Jambi tahun 2023.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori mengatakan, bahwa permasalahan defisit APBD Provinsi Jambi tahun 2023 harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jambi.

Apalagi perkiraan angka defisit pada APBD Provinsi Jambi  tahun 2023 sebesar 621 miliar, angka ini merupakan angka tertinggi selama beberapa tahun terakhir. 

Hal ini memiliki implikasi akan adanya    penundaan dan pembatalan beberapa kegiatan yang telah dianggarkan pada pembahasan APBD Murni tahun 2023. Sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang dan telah disosialisasikan kepada masyarakat tidak dapat direalisasikan. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat khawatir hal ini juga akan berdampak pada kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2024 yang hanya mampu membiayai kegiatan rutin dan belanja pegawai," kata Fauzi Ansori.

Ia juga menyebut, mengingat tahun 2024 akan terjadi proses pemilihan kembali kepala daerah yang baru, maka permasalahan ini akan berdampak negatif pada kepala daerah selanjutnya dimana pemerintahan selanjutnya akan menanggung beban dan tidak mampu melaksanakan visi misinya karena anggaran tergerus defisit dan menutupi hutang kegiatan pembangunan yang menggunakan pola tahun jamak.

Tak hanya itu, hal ini juga akan berdampak pada timbulnya kekecewaan pada masyarakat karena seolah diberi harapan palsu. Selain itu juga berimplikasi pada belum tercapainya target IKU pada perangkat daerah dan sulitnya mencapai tujuan dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 untuk mengurangi angka kemiskinan dan penggangguran di Provinsi Jambi serta rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. 

 "Jika kita cermati, defisit ini terjadi karena, pertama, turunnya target pendapatan daerah sebesar 287,945 miliar rupiah atau turun sebesar 5,87 persen pada hampir seluruh komponen pendapatan, kecuali lain-lain pendapatan daerah yang sah," tutupnya.