Penguatan Katahanan Pangan, Bank Indonesia Provinsi Jambi Gelar High Level Meeting TPID dan TP2DD

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama Pemerintah Provinsi Jambi menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) & Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jambi.

Acara ini diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Jambi pada Selasa (5/9/2023) dengan tema Sinergi dan Inovasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi melalui Penguatan Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Daerah.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, Bupati/Walikota ,TPID dan TP2DD se-Provinsi Jambi, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Acara tersebut diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Agus Sudibyo Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.  Dalam paparannya Agus menyampaikan kondisi serta karakteristik inflasi di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun hingga saat ini.

Perkembangan Inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Jambi secara tahunan di Provinsi Jambi tercatat 1,92 persen (yoy); telah jauh membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat mencapai titik tertinggi se Indonesia terutama di bulan Juli 2022 yang mencapai  8,55 % (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto menyampaikan hingga Agustus 2023 Provinsi Jambi menduduki peringkat inflasi terendah secara nasional. Capaian inflasi Jambi sangat positif dan diperkirakan mencapai target pada akhir 2023.

“Hal itu berkat upaya yang dilakukan pemerintah. Satu diantaranya pelaksanaan operasi pasar, gelar pangan murah dan stabilisasi harga pangan, berikutnya penguatan pasokan pangan strategis antara lain melalui kerjasama antar daerah, sinergi pertukaran data informasi dan penguatan koordinasi serta komunikasi,” katanya.

Selain itu, sebagai regulator di Sistem Pembayaran, Bank Indonesia juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

ETPD merupakan upaya transformasi transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non tunai atau berbasis digital, dengan area transaksi pada Pendapatan Daerah, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah serta Belanja Daerah. 

“Dengan adanya ETPD ini, diharapkan terciptanya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah, Kesehatan fiskal, dan peningkatan  layanan & tata Kelola keuangan daerah,” ujarnya. 

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) perlu dibentuk TP2DD untuk mempercepat digitalisasi daerah. 

Di wilayah kerja Provinsi Jambi, telah terbentuk 12 TP2DD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. 

“TP2DD diketuai oleh Pimpinan Daerah, dalam hal ini untuk di tingkat Provinsi diketuai oleh Bapak Gubernur dan di Tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati atau Walikota, dan beranggotakan dinas/instansi terkait, termasuk Bank Indonesia,”

“Penguatan koordinasi tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan tugas TP2DD di wilayah kerja Provinsi Jambi yang berjalan dengan baik mulai dari penyusunan Roadmap, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan pelaksanaan ETPD kepada satgas P2DD. Diharapkan Roadmap ETPD yang telah disusun dapat menjadi karya nyata TP2DD se-Provinsi Jambi dengan semangat dan inisiatif yang tinggi,” ucapnya.

Menurutnya kinerja TP2DD tercermin dalam hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang dilaporkan setiap 2 kali setahun. 

Pelaporan IETPD tersebut meliputi Aspek Implementasi (penyediaan kanal pembayaran digital pada transaksi pendapatan dan belanja), Aspek Realisasi (pemanfaatan/penyelenggaraan layanan transaksi digital) dan Aspek Lingkungan Strategis (infrastruktur sistem informasi telekomunikasi dan awareness masyarakat terhadap layanan transaksi digital).

“Berdasarkan hasil IETPD Semester I Tahun 2023, kita turut berbangga bahwa seluruh Pemda di wilayah kerja Provinsi Jambi tetap masuk ke dalam kategori Digital. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, Kepala Daerah beserta seluruh anggota TP2DD se-provinsi Jambi atas sinergi dan koordinasi yang sangat baik, serta partisipasi aktif sehingga dapat bersama-sama mewujudkan Pemda Digital di wilayah kerja Provinsi Jambi,” jelasnya.

Sementara itu, Abdullah Sani menyampaikan TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait digitalisasi pemda di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

“Saya berharap High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Jambi Semester II Tahun 2023 ini menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret dalam pengendalian inflasi di Provini Jambi serta mempercepat implementasi digitalisasi transaksi elektronik Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

Kegiatan HLM dilanjutkan dengan Capacity Building untuk meningkatkan pemahaman peserta dan membahas isu-isu strategis terkait TPID dan TP2DD dengan narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, R.An An Andri Hikmat dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Digitalisasi”, dan Koordinator Bidangan Ekonomi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dara Ayu Prastiwi dengan tema “Strategi Peningkatan Digitalisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi”.