Pemerintahan
Edi Purwanto Dorong Pemda Tekan Dampak Kekeringan Sektor Pertanian
Edi Purwanto meminta kepada pemerintah dan tim TAPD secara fokus bisa mengeluarkan kebijakan dan skema penanggulangan kekeringan air.
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Hendri Dunan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto kembali mendorong Pemerintah Daerah tekan dampak luas kekeringan air di Provinsi Jambi.
Kondisi ini diminta oleh Edi Purwanto tidak hanya penangganan terhadap kekeringan air saja, namun harus memandang dampak luas dari kondisi tersebut bisa berimbas pada sektor pertanian sudah mulai terdampak.
Hal ini tidak hanya berpengaruh pada sektor petanian saja, namun pada sektor harga-harga bahan pangan di tengah masyarakat yang mulai mengalami kenaikan.
"Jadi jangan hanya dilihat persoalan kekeringan air saja, namun lebih luas lagi ada banyak sektor yang terdampak seperti pertanian. Ini tentu berimbas pada penurunan produksi pertanian, kerugian ekonomi, dan krisis pangan," sebutnya.
Ia juga mengira, beberapa bahan pokok seperti cabai dan beras di Jambi sudah mulai naik di pasar, dimungkinkan ini berdampak dari kekeringan air di lahan pertanian masyarakat.
"TAPD harus melihat ini, maka dibutuhkan koordinasi semua pihak sehingga kekeringan ini tidak berdampak luas. Maka perlu dilakukan skema-skema bagaimana penanggulangan kekeringan, tidak hanya kebutuhan masyarakat dirumah tangga, tapi sektor pertanian maupun perkebunan juga," ungkapnya.
Edi Purwanto juga minta kepada sejumlah kepala daerah untuk secara spesifik dalam pendataan wilayah kekeringan. Daerah sebagai lumbung atau penghasil sektor pertanian. Karena ini berdampak pada harga-harga ditengah masyarakat.
“Kalau petani sayur atau cabai misalnya kekurangan air, tentu berdampak pada hasil panen, otomatis harga jual akan naik dan berimbas kepada kenaikan harga pangan. Itu baru sektor sayur, belum lagi bicara beras dan lainnya," tambahnya.
Terhadap situasi saat ini, Edi Purwanto meminta kepada pemerintah dan tim TAPD secara fokus membahas persoalan ini. Berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dan skema penanggulangan kekeringan air.
"Kita harapkan dan inginkan ada penanggulangan dan juga skema pencegahan yang dilakukan, sehingga tidak terjadi dampak yang meluas kepada masyarakat kita, termasuk kekhawatiran pada harga pangan kita,"pungkasnya.
Polindes Pematang Pulai Belum Dihuni Tapi Keramiknya Sudah Pecah |
![]() |
---|
Dermaga Teluk Buan Rusak Berat Disenggol Tug Boat Penarik Tongkang Batu Bara |
![]() |
---|
Kepala OPD di Tanjabbar Dilarang Keluar Daerah Selama Pemeriksaan BPK |
![]() |
---|
16 Desa di Tanjung Jabung Timur Masih Blank Spot dan Bertahap Mulai Diatasi |
![]() |
---|
BKPSDMD Kabupate Batanghari Proses Pengusulan NIP PPPK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.