DPRD Provinsi Jambi

Cari Masukan Ranperda Pemberdayaan Petani dan Nelayan. Pansus II Konsultasi ke KKP

istimewa
Dalam rangka mencari masukan Ranperda, Pansus II konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Selasa (29/8/2023). 

 


TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI-Dalam rangka mencari masukan Ranperda, Pansus II konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Selasa (29/8/2023).

Konsultasi ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza, hadir juga Ketua Pansus II Endang Rukmana dan anggota lainnya ada, Apridito Umar, Yuli Yuliarti, Sukmawati dan Kamal Siregar.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza mengatakan, konsultasi ini dalam rangka mencari masukan dan draf rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

"Alhamdulillah dari konsultasi ini banyak sekali informasi dan masukan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, diharapkan masukan ini menjadi materi pembahasan Ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan yang tengah di perkasai oleh Pansus II," kata Faizal Riza, Selasa (29/8/2023).

Ia juga berharap, dari pembahasan ini Pansus II dapat melaksanakan dengan hasil yang maksimal, sehingga mendapatkan ranperda yang komprehensif terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

"Dalam diskusi yang dilaksanakan bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan banyak sekali masukan yang berkembang, mulai dari bagaimana mensejahterakan petani dan nelayan, hingga bagaimana mendapatkan bantuan-bantuan. Tak kala penting masukan pembahasan ini bagaimana hasil akhir nya Ranperda ini bisa dijadikan Perda yang kita sahkan saat Paripurna nanti," tutupnya.

Baca juga: Pansus III DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Kementerian PUPR RI Bahas Ranperda Jasa Kontruksi

Baca juga: APBD Jambi 2023 Defisit, Dewan Sarankan Pemprov Kurangi Kegiatan Seremonial

Baca juga: APBD Jambi 2023 Defisit Ratusan Miliar, Dewan Sebut Kinerja Pemprov dan Tata Kelola Tak Maksimal