Bupati Batanghari Fadhil Arief Terima Sertifikat Tanah dari Menteri ATR BPN

TRIBUNJAMBI.COM, BATANGHARI - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menerima sertifikat tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, pada Kamis (24/8/2023).

Dimana provinsi Jambi mendapatkan target penyelesaian sertifikat sebanyak 2,5 juta sertifikat. Dan saat ini sudah mencapai 1,8 juta sertifikat.

Selain Kabupaten Batanghari, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto juga menyerahkan sertifikat tanah kepada beberapa Kepala Daerah lain seperti Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

"Kami mendapatkan sertifikat hak pakai untuk tanah wakaf dan musholah Al Mu'tadin yang terletak di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari," jelas Fadhil.

Fadhil mengatakan bahwa penyerahan sertifikat yang diberikan oleh Menteri ATR/BPN merupakan salah satu program PTSL yang diusulkan melalui BPN Batanghari. Ia berharap, dengan pemberian sertifikat tanah ini kedepannya akan berkurang tanah masyarakat yang belum bersertifikat sehingga akan menekan jumlah konflik agraria di Kabupaten Batanghari.

Selain penyerahan sertifikat, kegiatan juga dilanjutkan dengan panen raya dan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Batanghari dengan Bupati Muaro Jambi terhadap tapal batas daerah.

Baca juga: Korban Pertikaian Sengketa Lahan di VII Koto Pertanyakan Polres Tebo yang Tak Tangkap Pelaku

Baca juga: Update Belasan Mobil Terbakar di Kantor DPR Papua: 4 Saksi Diperiksa, Jumlahnya 13 dan Ini Jenisnya

Sebelumnya pada Kamis, (13/7/2023) Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief juga telah menyerahkan sertifikat tanah di Desa Kilangan Kecamatan Muara Bulian.

Dengan total keseluruhan sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 779 sertifikat yang tersebar di Desa Kilangan 454 sertifikat dan Desa Singkawang 325 sertifikat.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhil kembali mengingat kepada masyarakat pentingnya memiliki sertifikat tanah. Sehingga ia meminta kepada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah agar segera mendaftarkan kepemilikan tanah kepada ATR BPN.

"Hal ini dapat membantu masyarakat agar tanah yang dimiliki terdaftar dan memiliki status hukum yang jelas," ujarnya. (Tribunjambi.com/Srituti Apriliani Putri)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Korban Pertikaian Sengketa Lahan di VII Koto Pertanyakan Polres Tebo yang Tak Tangkap Pelaku

Baca juga: Update Belasan Mobil Terbakar di Kantor DPR Papua: 4 Saksi Diperiksa, Jumlahnya 13 dan Ini Jenisnya

Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Jambi Minta Struktur Belanja Daerah Pemprov Berpihak Kesejahteraan Masyarakat