Dewan Minta Dinas Perkebunan Jambi Perhatikan Konflik Lahan di Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi minta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk memperhatikan persoalan konflik lahan di Provinsi Jambi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai PPP Berkarya Kamaluddin Havis saat menyampaikan pendapat akhir fraksi nya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi 2023 pada Paripurna beberapa waktu lalu.

Kata Kamaluddin Havis, persoalan konflik lahan di Provinsi Jambi hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat dan belum ada penyelesaian.

"Kami minta Dinas Perkebunan dalam kesempatan ini kami mengingatkan agar memberi perhatian khusus terhadap permasalahan konflik lahan yang terus menerus terjadi. Baru baru ini terjadi antara perusahaan FPIL dan masyarakat Kumpeh," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Wacana Relokasi Lapas, Pj Bupati Tebo: Sedang Dipelajari Karena Menyangkut Aset

Baca juga: Polda Metro Jaya Sebut 3 Anggota Polisi Ditangkap Tak Tersangkut Kasus Teroris, Tapi Senpi Ilegal

Ia juga mengatakan, untuk menyelesaikan konflik lahan harusnya mempedomani Surat Edaran Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat dan peraturan-peraturan terbaru Kementrian Pertanian Direktorat Perkebunan.

"Terkait regulasi ini dan kami mengingatkan agar Dinas Perkebunan untuk pelaporan tertulis kepada pengguna setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU perusahaan yang ada di Jambi," tutupnya. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)

Simak berita terbatu Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Tanggapi Wacana Relokasi Lapas, Pj Bupati Tebo: Sedang Dipelajari Karena Menyangkut Aset

Baca juga: Polda Metro Jaya Sebut 3 Anggota Polisi Ditangkap Tak Tersangkut Kasus Teroris, Tapi Senpi Ilegal

Baca juga: Pamit Undur Diri, Bachyuni Deliansyah Beri Sinyal Maju di Pilbup Muaro Jambi 2024