Pengakuan Manusia Badut di Kota Jambi Bikin Kaget

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -Pengakuan manusia badut membuat kaget personel tim gabungan personel Dinas Sosial Kota Jambi, Satpol PP dan Pemerintah Kecamatan Alam Barajo. 

Hal tersebut terungkap saat tim gabungan melakukan razia terhadap gelandangan-pengemis (gepeng) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi, Rabu (2/8) sore.

Tim gabungan menyisir beberapa wilayah yang disinyalir jadi lokasi keberadaan mereka.

"Kita bersama tim gabungan melakukan penyisiran di beberapa titik di kawasan Kecamatan Alam barajo. Ada beberapa titik yang menjadi target kita sore ini, satu di antaranya di kawasan Simpang Rimbo," ujar Rifki, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi.

Dalam operasi kali ini, ada beberapa target yang akan dirazia. Di antaranya pengemis, manusia badut di jalanan, dan anak punk.

Itu sesuai laporan yang banyak dikeluhkan warga.

Pengakuan manusia badut

Manusia badut yang beroperasi di kawasan Jamtos, Kota Jambi, mengaku dapat mengumpulkan uang Rp500 ribu selama sepekan.

Hal itu diungkapkan lelaki berinisial AC (34) yang terjaring razia Dinas Sosial Kota Jambi.

Dia mengaku berasal dari daerah Sekayu Sumsel.

Hampir setiap hari AC mengais rezeki dengan mengharap iba orang yang lewat di kawasan Sipin.

Dia mendapat ide menjadi manusia badut dari rekannya yang juga seorang badut jalanan. "Awalnyo sudah keliling cari gawe, dak katek.

Laju ade kawan nawari, milu jadi badut. Galak lah daripado dak begawe," tandasnya.

Di tengah kondisi sulitnya mencari pekerjaan, menjadi manusia badut seolah menjadi pilihannya untuk menghidupi istri dan dua anaknya.

"Dalam seminggu itu bisa mengumpulkan hingga Rp500 ribu, termasuk untuk biaya susu anak, kontrakan Rp600 ribu per bulan dan makan, biaya jajan, serta makan minum," tuturnya.

Pendapatan itu di luar biaya sewa kostum Rp30 ribu per hari.

Kostum badut disewanya dari pemilik atau jasa sewa di kawasan Kuburan Cina.

Per enam jam

Kepada Tribun, lelaki bernama sapaan Ican itu menjadi badut bersama rekannya tiap harinya.

Mereka beraksi bergantian tiap enam jam.

"Kalau lagi ramai bisa Rp25 ribu-Rp90 ribuan, shift-nya per enam jam hitungan kotornya," tuturnya.

Dalam sehari, Ican mengaku dapat mengumpulkan uang Rp150 ribu-Rp200 ribu. "Tergantung kondisi ramai atau tidaknya," ujarnya.

Ican sudah pernah tertangkap terkait kasus yang sama.

Meski begitu, dia kembali menjadi manusia badut jalanan karena kesulitan mencari pekerjaan. 

Jangan Bosan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Syofni Herawati, meminta Dinas Sosial Kota Jambi untuk tidak bosan membina PMKS seiring meningkatnya aktivitas mereka di Kota Jambi.

Sofni memahami permasalahan PMKS sudah ada sejak dahulu.

"Sudah sering kita bahas, bahkan sejak periode saya sebelumnya," ujarnya Rabu (2/8).

Untuk itu, dia meminta dinsos benar-benar mendata dan membina agar lebih baik.

"Karena mereka itu ada yang mengoordinir, jadi sulit untuk di hilangkan," tuturnya.

Sofni mengajak masyarakat lebih bijak memberikan uang ke pengemis, agar mereka tidak terbiasa dan menjadikan mengemis ini menjadi profesi mengiurkan.

"Tugas kita juga untuk mendidik mereka, agar tidak menjadikan mengemis ini menjadi mata pencarian yang mengiurkan," pungkasnya. 

Koordinasi Antardaerah

Akademisi Universitas Nurdin Hamzah, Wenny Ira, mengatakan Kota Jambi saat ini merupakan destinasi yang paling enak untuk PMKS, khususnya gepeng.

Itu dibandingkan daerah lain, semisal Palembang yang merupakan kota besar.

Sebagian PMKS, khususnya pengemis dan manusia gerobak, berasal dari luar Kota Jambi.

Ini memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah Kota Jambi dalam membuat kebijakan penertiban.

Bukan sekadar penertiban, tapi juga mengawasi secara ketat lalu-lintas masyarakat yang keluar masuk ke Jambi.

Pemerintah dapat berkordinasi dengan daerah sekitar, khususnya Sumatra Selatan, untuk mengawasi orang yang masuk ke Jambi bermodus gepeng.

Selain itu, gepeng yang telah terjaring dan tertangkap lagi agar mendapat sanksi tegas, bukan sekadar dipulangkan.

Mereka ini terkoordinasi, jadi membutuhkan kebijakan yang tegas dari pemerintah.

Intinya, kebijakan tersebut bisa memberikan efek jera bagi bagi pekerja ilegal di Jambi. (usn/cay)

Baca juga: 5 Jam Dapat Rp250 Ribu, Dinsos Kota Jambi Ungkap Indikasi Jaringan Gepeng Tersistem

Baca juga: Kisah 14 Warga Jambi Terima Duit Rp 1 Miliar Lebih dari Pembebasan Lahan Proyek Tol Jambi-Sumsel