Bawaslu Jambi: Tak Ada Larangan Bacaleg Lakukan Sosialisasi Sebelum Masa Kampanye

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi tak melarang Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum masa kampanye.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin mengatakan sosialisasi di internal partai politik, dengan melibatkan kader-kader partai politik diperbolehkan.

Maka pertanyaannya kemudian apakah diperbolehkan dengan menggunakan alat peraga sosialisasi, spanduk dan sebagaianya?.

"Jawabannya tidak ada larangan bagi Bacaleg untuk menempatkan alat peraga sosialisasi di wilayah umum," ujarnya, Senin (19/6/2023).

Menurutnya, hal tersebut bukan melanggar aturan pemilu, baik undang-undang maupun PKPU, karena hingga hari ini belum ada aturan yang mengatur sosialisasi sebelum masa kampanye.

"Pelanggaran itu muncul setelah ada larangan, ada norma yang mengatur, nah norma itu tidak ada sampai nanti ada ketentuan lebih lanjut terkait dengan sosialisasi, tapi sejauh ini kan belum ada," ungkapnya.

Termasuk juga isi konten dalam alat peraga sosialisasi tersebut tidak akan menjadi masalah, meskipun ada ajakan untuk memilih Bacaleg tersebut.

Baca juga: Pj Bupati Sarolangun Bahas Soal Program Prioritas Bersama DPRD

Baca juga: Sukmawati Resmi Dilantik PAW DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata Harap Menambah Kekuatan Golkar

"Ada konten ajakan pun tidak masalah karena tidak ada larangan, misalnya kontenya 'pilihlah aku partai A partia B caleg A caleg B' tidak ada larangan," tuturnya.

Namun, dalam melakukan sosialisasi dengan alat peraga seperti spanduk baliho ada aturan yang harus diikuti yaitu aturan dari daerah, baik Perda maupun Perwali, kalaupun melanggar ketentuan daerah.

"Seperti di Kota Jambi ada penurunan beberapa spanduk dan baliho, itu bukan melanggar aturan pemilu baik undang undang-undang atau PKPU,
tapi itu melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemda, dan yang menegakkan hukum itu Pemda," jelasnya.

Kata Wein Arifin, Aturan terkait pemasangan alat peraga tersebut baru berlaku limitatig pada masa kampanye diberlakukan.

"Masa kampanye itu setelah penetapan DCT, setelah 3 November, kalau DPR RI 7 hari setelah DCT, DPRD kabupaten/kota dan provinsi 14 hari setelah DCT, Itu jadi setelah tahapan kampanye baru berlaku aturannya," ujarnya.

Pernyataan Bawaslu ini tentu berbeda penafsirannya dengan KPU.

Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan, Suparmin mengatakan bahwa yang boleh melakukan sosialisasi adalah partai politik dengan menampilkan logo partai dan nomor urutnya.

KPU melarang siapapun mengaku sebagai caleg sebelum penetapan caleg, termasuk larangan memasang alat peraga sosialisasi walaupun tanpa ajakan memilih.

Karena saat ini partai politik baru mengajukan bacaleg ke KPU, sehingga belum menjadi calon legislatif, Tapi sudah banyak yang memasang foto dan namanya dengan background logo partai dengan menyebut sebagai Caleg DPR beserta Dapil.

Baca juga: Rumah di RT 7 Pasir Putih Kota Jambi Terendam Banjir

"Itu belum boleh karena belum saatnya, kalau sebagai Caleg ya tidak bisa, karena itukan klaim mereka, kita kan baru bakal calon, ya memang kan belum ada calon, dalam kapasitas apa mereka menyatakan diri sebagi caleg, prosesnya saja baru diajukan, kecuali sudah DCS ya, atau DCT lah amannya," jelas Suparmin

Kata Suparmin sosialisasi saat ini sangat dibatasi, partai politik hanya boleh menampilkan logo partai, nomor urut, dan visi-misi partai.

Sosok yang dapat tampil dalam sosialisasi semacam ini hanyalah ketua umum dan sekretaris partai politik untuk kepengurusan semua tingkatan.

Menurutnya sosialisasi ini dapat pula dilakukan di media sosial tak berbayar, tetapi dilarang dilakukan di media elektronik, cetak, atau siar yang berbayar.

"Yang dilarang atau tidak boleh adalah ajakan. Tidak boleh (menyebut) pilih partai kami, namanya partai apa, nomor apa, Dapil berapa, itu juga belum boleh. Karena salah satu esensi kampanye adalah ajakan memilih dirinya, Sekarang ini belum saatnya kampanye," ujarnya.

Agar tidak menyalahi aturan, kata Suparmin para bacaleg tersebut boleh memasang foto mereka sendiri namun dilarang meyebut sebagai Caleg, menempatkan dapil, ataupun nomor urut.

Hanya foto, nama, logo partai, nomor urut partai, ataupun jabatan di Partai, tanpa embel-embel caleg dan Dapil.

Kata dia ini memang wilayah abu-abu, karena belum dibuat PKPU yang mengatur sosialisasi pasca penetapan partai politik sampai dengan penetapan caleg.

Namun ada PKPU Nomor 33 Tahun 2018 yang masih berlaku hingga hari ini, dalam pasal 25 tegas menyatakan bahwa yang boleh melakukan sosialisasi hanya partai politik. (Tribunjambi.com/Danang Noprianto)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Cerai Baik-baik, Desta dan Natasha Rizky Sepakat Asuh Anak Bersama dan Bagi Rumah

Baca juga: Pj Bupati Sarolangun Bahas Soal Program Prioritas Bersama DPRD

Baca juga: Sukmawati Resmi Dilantik PAW DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata Harap Menambah Kekuatan Golkar