DPRD Provinsi Jambi Minta Jalan Alternatif Ditingkatkan Dari Jalan Non Status jadi Jalan Provinsi

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi minta Pemerintah Provinsi Jambi tingkatkan status jalan alternatif di Simpang Karmeo-Kilangan, Kabupaten Batanghari jadi jalan provinsi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jambi di DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori, dalam penyampaian laporan hasil pansusnya pada paripurna belum lama ini.

Kata Fauzi Ansori, terkait ruas jalan alternatif Simpang Karmeo-Kilangan, Kabupaten Batanghari sepanjang 43,4 kilometer dengan nilai kontrak sebesar Rp49,867 miliar sudah dilaksanakan.

"Kita minta status jalan tersebut agar segera ditingkatkan dari jalan non status menjadi jalan provinsi. Sehingga tercatat dalam neraca daerah berdasarkan permintaan Bupati Batanghari kepada Gubernur Jambi," kata Fauzi Ansori.

Dirinya juga menyoroti, bahwa jalan alternatif Simpang Karmeo-Kilangan untuk mengurai kemacetan angkutan batubara hingga kini belum juga difungsikan.

"Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dikerjakan, sampai saat ini belum difungsikan, yang seharusnya difungsikan pada Januari 2023," tutupnya.

Baca juga: Polda Jambi Kembali Hentikan Aktivitas Angkutan Batubara, Kapolres Batanghari: Personel Sudah Siap

Baca juga: DPRD Jambi Minta Pemprov Carikan Solusi Permanen Angkutan Batubara, Bukan Penyetopan Sementara

Baca juga: Usai Sidang di PN Tanjung Jabung Barat, Kapten Kapal Pengangkut Batubara Mengaku Tak Bersalah