Ini Kata Wapres Maruf Amin Soal Solusi Megawati untuk Tumpaskan KKB di Tanah Papua

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Maruf Amin menanggapi pernyataan Megawati Soekarnoputri terkait penumpasan KKB di Tanah Papua.

Pada kesempatan sebelumnya megawati mempertanyakan terkait penangan keamanan di wilayah timur Indonesia itu.

Pemerintah kata Maruf Amin menggunakan pendekatan keamanan yang komprehensif di tanah Papua.

Dia menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri tidak bisa asal menyerang KKB itu.

Sebab Maruf Amin menegaskan bahwa tindakan keamanan yang diambil harus mempertimbangkan keselamatan rakyat.

"Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal menyerang, tetapi bagaimana aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak," kata Wapres Maruf Amin di Batam, Rabu (7/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Maruf Amin juga mengungkapkan bahwa operasi teritorial pun terus dilakukan pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus memastikan agar masyarakat Papua tidak mendukung gerakan separatis.

Ia mengakui bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua.

Namun, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menegaskan, pemerintah tidak ingin upaya yang dilakukan itu menimbulkan tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Update KKB Papua Sandera Pilot Susi Air, Orang Ini Desak Egianus Kogoya Segera Lepas Kapten Philip

Baca juga: Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi Gunakan Kekuasaan Halangi Pencapresan Anies Baswedan

"Kita ingin semuanya dapat, tetapi tidak menimbulkan isu-isu, isu-isu yang dianggap kita melanggar HAM dan sebaginya, ini semua dipertimbangkan," ujar Wapres RI itu.

Di samping itu, Maruf Amin juga menekankan bahwa pemerintah turut menggunakan pendekatan kesejahteraan demi menekan aksi kekerasan di Papua.

Salah satunya adalah dengan melakukan pemekaran provinsi di Papua agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan lebih dekat.

"Pendekatan kesejahteraan itu tetap karena ujungnya kan sejahtera, maju dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah betul-betul, sungguh-sungguh," kata Maruf Amin.

Solusi Megawati Soekarnooutri

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pandangan untuk menangani persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua di tanah Papua.

Solusi dari Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu yakni dengan penggunaan perang psikologi.

Dia menyampaikan hal ini saat duduk di sebelah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan menghadiri peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Bung Karno-369 di Mako Kolinlamil, Jakarta Utara, pada Kamis (1/6/2023).

Megawati mengatakan jika dirinya masih menjadi komandan dalam hal ini sebagai presiden, dirinya akan menerjunkan beberapa batalion ke Papua.

Baca juga: Peringatan Keras Bagi Prajurit TNI, Hukuman Mati Menanti Bila Berani Membelot ke KKB Papua

"Saya lihat yang maju ke Papua ini, saya terus bilang kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion," kata Megawati.

Penerjunan beberapa batalion ke Papua menurutnya bisa sebagai detterence, atau penggentaran.

Strategi ini dimaksudkan untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai atau mencegah musuh melakukan sesuatu.

"Kenapa, itu kan detterence, saya aja ngerti detterence," ungkapnya.

Pasalnya Megawati menyebut KKB Papua hanya memiliki sedikit anggota yang jumlahnya yang berbanding jauh dari jumlah pasukan TNI-Polri.

Menurut Megawati Soekarnoputri, batalion yang diterjunkan ke bumi Cenderawasih dapat menggelar pelatihan di wilayah aman.

Suara latihan yang keras tersebut bisa dijadikan perang psikologi terhadap kelompok bersenjata.

"Kalau menurut saya mungkin saya salah bisa dikoreksi, kalau sekian batalion ditaruh, itu kan bisa lihat lapangan, kedua, terus latihan di daerah yang aman tapi kan kedengeran bagi mereka. Itu apa namanya, perang psikologi jadi bukan hanya perang fisik saja," ungkap Megawati.

Megawati pun bercermin dari sikap patriot dan heroiknya Yos Soedarso dalam melakukan pertempuran laut di Perairan Aru saat pembebasan Irian Barat. Kala itu Yos Soedarso dan pasukannya hanya mengawaki KRI Macan Tutul.

Sedangkan, pasukan Belanda menggunakan Kapal Induk Karel Doorman yang berukuran begitu besar hendak memasuki perairan.

Namun Yos Soedarso dan pasukannya dengan menggunakan KRI Macan Tutul yang berukuran jauh lebih kecil mampu menghadang kapal Karel Doorman.

Baca juga: Panglima TNI Siapkan Langkah Strategis Antisipasi Prajurit Berkhianat dan Membelot ke KKB Papua

"Makanya (kapal) Karel Doorman itu kan kalah bukan hanya kecil-kecil ini, tapi ini (hati)-nya. Dia kan mikir satu aja kayak gini berani menghalangi, lha kalau turun lebih banyak lagi dari pada tenggelam ya pulang aja, pulang lho (Kapal Karel Doorman)," jelas Megawati.

Benny Wenda Minta Egianus Kogoya Tak Habisi Pilot Susi Air

Benny Wenda, Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan, ancaman menembak mati pilot Susi Air sangat bertentangan dengan semua kepercayaan dan ajaran Papua.

Dikatakan, selama lebih dari enam puluh tahun darah orang Papua yang tidak bersalah telah ditumpahkan di tanah leluhur mereka oleh pasukan keamanan Indonesia dan dia tidak dapat memahami mengapa para militan (TPNPB-OPM) bahkan mempertimbangkan untuk menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah di tanah mereka.

Untuk itu, Benny mendesak para militan agar mempertimbangkan dampak yang bakal terjadi pada keluarga Mehrtens, tetapi juga kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tindakan semacam itu pada tujuan pembebasan nasional mereka.

"Saya ingin mendorong saudara-saudara saya di kamp TPNPB untuk mempertimbangkan kembali ancaman yang dibuat terhadap pilot dan apa artinya ini bagi keluarganya yang berduka, serta perjuangan pembebasan nasional kita," kata Benny.

"Semua orang Papua Barat tahu bahwa hukum Internasional ada di pihak kita: pendudukan militer Indonesia dan klaim awal atas Papua Barat jelas salah menurut hukum internasional. Tapi begitu juga dengan mencabut nyawa orang tak bersalah yang tidak terlibat dalam konflik," sambungnya.

Wenda juga mengutuk desakan pemerintah Indonesia pada pendekatan militer untuk menyelesaikan situasi penyanderaan, dengan mengatakan bahwa prioritas bagi semua pihak adalah mengembalikan Phillip Mehrtens ke keluarganya dengan selamat.

"Saya juga ingin mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak membuat pernyataan atau tindakan sembrono terkait krisis sandera ini," katanya, seraya menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban membantu pembebasan Mehrtens dengan aman.

“Saya juga mendesak pemerintah Selandia Baru, PBB, dan komunitas internasional untuk menekan Jakarta untuk memastikan pembebasannya dengan aman sesegera mungkin, dan untuk mendengarkan suara, tangisan dan tuntutan rakyat Papua yang ingin bebas di tanah mereka sendiri."

Dia mengatakan, Mehrtens tanpa disadari telah dijadikan pion dalam konflik puluhan tahun antara Indonesia dan rakyat terjajah di Papua Barat.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Diserahkan Saat Rapat Koordinasi Desa di Tebo

Baca juga: Prediksi Skor Uruguay U20 Vs Israel U20, Cek H2H Dan Statistik Kedua Tim, Kick Off 00.30 WIB

Baca juga: Profil dan Biodata Difarina Indra, Alami Kecelakaan Mobil Tol Jombang Mojokerto

Baca juga: Update Lagi, KODE REDEEM Mobile Legends MLBB Gratis Hari Ini Kamis 8 Juni 2023

Artikel ini diolah dari Tribun-Papua.com