Provinsi Jambi Duduki Peringkat Dua Konflik Pertanahan Terbanyak

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sebanyak 21 konflik pertanahan di Provinsi Jambi memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

Puluhan konflik itu berdasarkan data dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Provinsi Jambi juga menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan jumlah konflik tanah terbanyak di Indonesia.

Ini disampaikan Agustin Iterson Samosir Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Rapat koordinasi gugus tugas reformasi agraria (GTRA) Provinsi Jambi 2023, Selasa (9/5/2023).

“Ini juga tercermin dalam lingkup di Provinsi Jambi dengan adanya Surat Keputusan DPRD Provinsi Jambi tentang Pansus penanganan konflik pertanahan bahwa di Jambi ada 21 konflik pertanahan yang tersebar di 6 wilayah yaitu Kabupaten Tanjabtim, Tanjabarat, Batanghari, Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi,” katanya.

Lanjutnya, dari konflik yang ada pihaknya mengurai melalui program GTRA di Provinsi Jambi mencakup pembentukan gugus tugas di empat kabupaten.

Ia juga menargetkan tahun ini sebanyak 7.000 bidang untuk redistribusi tanah di Jambi. 

“Penyelesaian konflik kita juga sudah mencatat ada konflik Suku Anak Dalam 113 dengan PT BSU di Batanghari, sudah selesai. Kita juga sudah menyelesaikan konflik dengan PT Pritama Kreasi Mas, dan konflik tanah di Tanjabar,” ujarnya.

Sejauh ini sudah tiga hal yang sudah dilakukan. Kemudian, pihaknya menyiapkan untuk pembentukan GTRA diberbagai kabupaten yang masih dalam proses.

“Untuk di provinsi Bapak Gubernur sudah mengeluarkan SK pembentukan gugus tugas reforma agraria pada 3 Mei 2023 yang lalu,” pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kasus Pertanahan di Jambi Tinggi, Ombudsman Sebut Pelayanan BPN Belum Maksimal

Baca juga: Konflik Lahan di Jambi Masih Banyak, Fraksi Golkar Minta Pemprov Tindaklanjuti 

Baca juga: Abun Yani Dampingi Mediasi Konflik Lahan Warga Sakean dengan PT EWF yang Berujung Tempuh Jalur Hukum