Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Jambi Bahas Soal DTKS, Kuota Haji dan Kebencanaan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyambut kedatangan rombongan reses anggota Komisi VIII DPR RI, Senin (8/5/2023).

Rombongan Komisi VIII DPR RI ini disambut Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan jajaran di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Dalam reses kali ini, komisi VIII berdiskusi mengenai pengawasan program dan kinerja di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana.

Al Haris mengatakan pada intinya Komisi VIII adalah komisi yang banyak membidangi masalah kemanusiaan maka penting kehadiran Komisi VIII di Jambi ini.

“Jambi merasa terhormat langsung dikunjungi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI serta anggota Komisis VIII. Kita coba dialog bersama komisi VIII untuk menyamakan persepsi mengenai program pemerintah pusat dan regulasi. Termasuk tadi mengenai kuota haji,” kata Al Haris usai melakukan rapat bersama Komisi VIII DPR RI.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyampaikan pihaknya sudah mendengarkan penjelasan, baik yang disampaikan oleh Gubernur Jambi dan jajaran serta dari Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.

“Dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jambi tentu sudah dilihat hasilnya dari angka kemiskinan, pengangguran serta berbagai upaya dalam penanggulangan bencana itu dirasakan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Walaupun dalam rapat tadi ada yang menyampaikan aspirasi dan usulan dari dinas terkait persoalan kebijakan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil tentang program reguler dari Kementerian Sosial yang harus dikomunikasikan bersama dengan pemerintah daerah maupun pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam konteks ini adalah kementerian sosial.

“Kami tentu mencatat ini semua termasuk juga tadi di dalam bidang keagamaan ada aspirasi untuk menergikan berbagai madrasah dalam rangka bagaimana pelayanan pendidikan keagamaan di Provinsi Jambi bisa lebih maksimal dengan memanfaatkan atau menstatus negerikan beberapa madrasah yang dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan kementrian agama di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Sisi lain mengenai upaya antisipasi mitigasi bencana terutama Karhutla yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini BPBD, BMKG dan instansi terkait ini juga bagian dari upaya dalam menghadapi potensi ancaman la nina.

“Karhutla harus diantisipasi kemungkinan adanya kebakaran hutan. Pemerintah Provinsi Jambi telah siap dengan berbagai langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hal tersebut tentu dukungan dari pemerintah pusat dalam konteks ini BPBD untuk mendorong bagaimana komunikasi infrastruktur dari karhutla ini bisa baik. Kami nanti akan memperjuangkan aspirasi ini dalam rapat-rapat kami di komisi VIII,” pungkasnya.

Baca juga: Kecelakaan Maut Truk vs Sepeda Motor di Bungo, Satu Pengendara Tanpa Identitas Meninggal Dunia

Baca juga: Silaturahmi dengan Kepala Desa se-kabupaten Batanghari, Bupati Fadhil Arif Ajak Bangun Sinergitas

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Jambi Respon Baik Komisi IV akan Bentuk Perda Inisiatif Dewan Bidang Kesehatan